UMP 2019 Tak Masalah, Kualitas SDM Jadi Persoalan

oleh
Tampak sejumlah narasumber yang hadir pada Diskusi Mingguan KORAN SINDO MANADO. (Marcos Budiman)

Selain itu, di sektor pariwisata kata dia, pemerintah perlu mengakomodir priduk UMKM untuk dijual pada pelancong yang datang di Sulut. Supaya ekonomi pariwisata yang sedang di galakan saat ini dapat dirasakan hingga pelaku usaha kecil.

Bendahara Apindo Sulut Abid Takalamingan mengatakan, peningkatan UMP di Sulut harus diikuti peningkatan kualitas kerja. Pasalnya secara nasional produktivitas tenaga kerja di Sulut berada di posisi 16 dari 34 provinsi. Sedangkan nilai UMP berada di lima besar secara nasional. “Kami harapkan perlu ada peningkatan kualitas dari tenaga kerja. Kalau kualitas baik mata perusahaan atau pemberi kerja juga akan mendapatkan hasil yang bagus dari segi bisnis,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga mendorong perlu ada sinergitas antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Bahkan kata dia, kolaborasi ini kedepannya akan memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Manager Kana Cell Nofry Raintung mengatakan, untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah, pemerintah perlu memberikan pelatihan khusus calon tenaga kerja. Sebab kata dia, calon tenaga kerja yang sudah memiliki keahlian khusus akan lebih mudah diterima di perusahaan. “Saya kita perlu ada pelatihan khusus sesuai bidang yang akan dilamarnya,” ujarnya.

Namun kata dia, pelatihan ini mesti dilakukan oleh orang yang profesional di bidangnya, dan bukan hanya sekedar pelatihan biasa. “Jadi bukan hanya mencari sertifikat. Akan tetapi pematerinya harus orang yang paham di bidangnya. Misalnya tentang marketing, maka cari orang yang berpengalaman di bidang marketing. Begitu juga di bidang keahlian yang lain,” tuturnya.

Ketua PHRI Sulut Johny Lieke mengatakan, untuk mengimbangi kenaikan UMP, pemerintah perlu mempermudah izin usaha. Dengan ini kata dia, perusahaan bisa lebih cepat melakukan ekspansi. “Pengurusan izin usaha itu saya kira bisa dipermudah lagi,” ujarnya.

Menurut dia, jika perusahaan telah melakukan ekspansi, maka akan memberikan keuntungan bagi daerah, dimana akan terjadi penyerapan tenaga kerja. “Kalau usaha kami berkembang maka kami bisa terima lagi tenaga kerja, pengangguran bisa berkurang,” tuturnya.

Ketua KSBSI Sulut Jack Andalangi mengatakan, terkait UMP, pihaknya tetap akan mengikuti angka yang sudah ditetapkan pemerintah, apalagi itu sudah diatur dalam PP 78 terkait formula penetapan UMP. “Indikatornya dari PDB (Produk Domestik Bruto), tetapi dari kita juga jangan hanya dari PDB saja, kami menyampaikan agar bisa dapat data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Sulut, agar bisa kami pelajari,” ujarnya.

Sebab kata dia, jika mengikuti acuan pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Sulut maka nilai UMP kemungkinan akan lebih besar dari yang sudah ditetapkan Gubernur Sulut. “Melihat kebutuhan hidup layak kaum buruh, maka UMP yang berlaku 2019 harusnya lebih tinggi lagi,” ujarnya. Meskipun demikian, pihaknya mendorong agar kaum buruh dan tenaga kerja lainnya memperkuat profesionalits. (rivco/stenly)