BPJS-TK Manado Serap Aspirasi Lembaga Kerjasama Tripartit

oleh
Badan Penyelenggaraan Jaminan SosialKetenagakerjaan menampung aspirasi lembaga kerjasama tripartit di PropinsiSulawesi Utara (Sulut). KORAN SINDO MANADO/STENLY SAJOW

MANADO—Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK)menampung aspirasi dari lembaga kerjasama tripartit di Propinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kepala BPJS-TK Cabang Manado Tri Candra Kartika menerangkan, pihaknya perlu banyak menerima informasi dari pelaku usaha hingga serikatpekerja dan serikat buruh terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tri menyebutkan,  pertemuan dengan lembaga kerjasama tripartit dimaksudkan untuk mengatasi permasalahanketenagakerjaan yang dihadapi sepanjang 2018.

“Kalau anggota dewan adareses untuk serap aspirasi, kami juga ada. Masukan ini sangat butuhkan kamibutuhkan untuk program jaminan ketenagakerjaan tahun 2019 nanti,” jelasTri saat Forum Group Discussion Kolaborasi Lembaga Kerjasama Tripartit DalamImplementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Propinsi Sulut, Rabu,12/12/2018.

Sebab kata dia, berdasarkan klasifikasi, tantangan jaminansosial ketenagakerjaan di 2019 di Sulut ada tiga hal. Yakni, perusahaan daftarsebagian, perusahaan wajib belum daftar, serta pelaksanaan sanksi.

“Tahun depan tetap ada tantangan. Tapi kami berupaya dapat meminimalisirnya. Sehinggamasalah ketenagakerjaan bisa teratasi,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya mendorong agar pemberi kerja dapatmendaftarkan pekerja menjadi anggota BPJS-TK. Tak hanya itu, serikat pekerjadan serikat buruh juga harus mendorong anggotanya agar melaporkan jika belumterlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Peran aktif dari pemberikerja dan serikat buruh dan pekerja memang kami sangat butuhkan,”tuturnya.

Sebab kata dia, menjadi peserta BPJS-TK tidak hanya untukkepentingan karyawan atau pekerja semata, akan tetapi  akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Utamanyadari segi operasional keuangan.

Dikarenakan jika pekerja mengalami kecelakaankerja, maka semua biaya pengobatan akan ditanggung BPJS-TK. Hal ini kata dia,tidak akan memberatkan keuangan perusahaan. Akan tetapi jika tidak, perusahaanakan menanggung semua biaya pengobatan, dan cara ini bisa menganggu kesehatankeuangan perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi SulawesiUtara Erny Tumundo menerangkan, pemerintah juga mendorong asosiasi pengusahayang beroperasi di Sulut. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan AsosiasiPengusaha Indonesia (Apindo) harus lebih aktif lagi memacu anggota perusahaanuntuk daftarkan karyawan  di jaminansosial ketenagakerjaan.

“Kami berharap semua perusahaan masuk menjadipeserta BPJS-TK,” ujarnya. (stenly sajow)