Sumendap: Kadis PU dan Kepala Bappeda Provinsi Jangan Pernah Injak Mitra

oleh -
Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap. (Foto:Istimewa)

RATAHAN- Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap mengeluarkan pernyataan keras untuk dinas pekerjaan umum dan badan perencanaan pembangunan daerah provinsi.

Sumendap menyorot Dinas PU dan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang tak kunjung memperbaiki Jalan Touluaan dan Touluaan Selatan di Kabupaten Mitra.

Bupati menyampaikan kekesalannya dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) pemerintah kabupaten, Senin (25/3/2019). Dirinya geram karena infrastruktur sejumlah wilayah di Mitra seakan diabaikan.

“Ada ruas Jalan Touluaan dan Touluaan Selatan yang merupakan kewenangan provinsi hingga kini belum tersentuh. Sejak Indonesia merdeka kondisinya masih memprihatinkan. Harusnya kadis PU dan Bappeda provinsi peka,” tukas Sumendap kesal.

Dia bahkan menyebut jika kedua pejabat tersebut tidak bisa menata anggara untuk kebutuhan orang banyak yang ada di Kabupaten Mitra.

“Kadis PU dan Bappeda provinsi jangan pernah injak Minahasa Tenggara, jika tidak mampu perjuangkan kebutuhan masyarakat Mitra,” semprot Sumendap.

Harusnya, kata dia, dalam penyusunan anggaran, pemerintah bisa melihat program yang merupakan skala perioritas sehingga dapat menyentuh kemasyarakat terlebih dalam meningkatkan perekonomian.

“Kita harus tahu membaca skala prioritas, karena ada beberapa aspek yang penunjang terlebih peningkatan ekonomi yang harus kita perhatikan, jangan menganggarkan program yang tidak bermanfaat,” terang Sumendap di hadapan seluruh peserta yakni SKPD baik dinas, badan, sampai utusan kecamatan dan desa.

“Sebelum pembangunan infrastruktur yang ada di Kecamatan Touluaan Selatan antara Desa Lobu dan Kalait dibangun, jangan pernah injakkan kaki di Mitra,” timpalnya lagi.

Di sisi lain, terkait kondisi infrastruktur jalan transprovinsi yang ada beberapa wilayah di Kabupaten Mitra, aktivis sekaligus Ketua LSM Gema Mitra Viddy Ngantung ikut angkat bicara. Dia menilai, selain tugas dan tanggung jawab instansi terkait di provinsi, tanggung jawab ini juga harusnya mampu diperjuangkan oleh para wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulut.

“Kita juga punya wakil rakyat khususnya Dapil Mitra-Minsel di DPRD Provinsi. Harusnya mereka bisa membawa aspirasi ini ke pemerintah provinsi,” ujar Ngantung.

Dirinya bahkan ikut menganggap jika sejauh ini para wakil rakyat Mitra di DPRD provinsi telah gagal. “Kesimpulannya mereka gagal. Sebab harapan masyarakat terkait suara rakyat dari Mitra tidak mampu diakomodir menjadi aspirasi yang harus diperjuangkan menjadi skala prioritas pembangunan,” tutupnya. (marvel pandaleke)

 

 

Editor: Claudia Rahim