BPJS-TK Terus Berkolaborasi dengan Pemda Sulut demi Jaring Kepesertaan

oleh -
Plt Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado Adi Safa saat memaparkan presentasi Lokakarya Sistem Jaminan Sosial Nasional, di Hotel Aryaduta Manado, Kamis, 4/7/2019. SINDOMANADO

MANADO—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terus bekerjasama dengan pemerintah daerah (Pemda) di Sulawesi Utara (Sulut) untuk menjaring kepesertaan.

Plt Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado Adi Safa mengatakan, dukungan pemerintah daerah baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sangat penting dalam menunjang kinerja jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Dukungan pemerintah daerah sangat besar,” ujar Safa disela Lokakarya Sistem Jaminan Sosial Nasional, Kamis, 4/7/2019.

Dukungan tersebut sangat penting lantaran, peraturan pemerintah butuh aturan tambahan yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan tujuan yang dimaksud.

“Walaupun ada aturan dari pusat tapi kita juga perlu aturan turunan dari kepala daerah,” jelasnya.

Peraturan tersebut diantaranya, peraturan gubernur, Keputusan Gubernur, Surat Edara, Surat Pemberitahuan, Nota Kesepakatan, Perjanjian Kerjasama, Peraturan Wali Kota (Perwako), Instruksi Bupati, Keputusan Kadisnaker, serta MOU dan lainnya.

“Jadi kalau di total ada sekitar 56 jenis peraturan yang dikeluarkan pemerintah daerah demi meningkatkan kepesertaan,” tuturnya.

Sebagai informasi, hingga tahun ini cakupan Kepesertaan Aktif Berbasis NIK Sulut Yang Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 366.398 pekerja atau menyentuh 45,67% dari jumlah pekerja di Sulut berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencapai 802.246 orang. (stenly sajow)