Masalah Infrastruktur Dominasi Reses DPRD Provinsi di Langowan

oleh -
Reses I Anggota DPRD Provinsi Sulawasi Utara (Sulut) Imelda Nofita Rewah (INR),

LANGOWAN -Sejumlah persoalan perbaikan infrastruktur di wilayah Langowan Raya mencuat, dalam masa Reses I Anggota DPRD Provinsi Sulawasi Utara (Sulut) Imelda Nofita Rewah (INR), yang diselengarakan di Gedung Serbaguna Desa Waleure Kecamatan Langowan Timur, Senin (9/12/19).

Tidak hanya itu, program pemberantas kemeskinan lewat BPJS Ketenagagakerjaan yang digaungkan oleh Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw diminta untuk dapat mengcover para pedagang, dalam menekan kemiskinan. Program ini juga terubgkap dalam Reses yang dihadiri oleh para pimpinan kecamatan se-Langowan Raya, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Seperti diungkapkan oleh Hukum Tua Desa Amongena I Belly Ferdinand Memah. Ia mengatakan, revitalitasi drainase di pusat pertokoan Langowan mendesak dilakukan, dimulai dari Desa Wolaang hingga ke arah Desa Amongena I kompleks pekuburan desa. Hal ini kata Memah, bukan tanpa alasan dilakukan perbaikan, karena sudah cukup lama tidak diperbaiki.

“Apalagi sudah masuk musim penghujan, sering kali air dari selokan meluap dan membuat banjir akibat sampah. Ini harus diperhatikan oleh pihak pemerintah provinsi Sulut,” tutur Memah.

Tidak hanya itu, ia juga meminta agar dapat dibuat trototoar di pusat Kota Langowan dalam upaya menunjang pembangunan Kota Langowan kedepan.

Senanda dikatakan oleh Hukum Tua Desa Amongena III Noco Wirangian. Kata dia, perbaikan infrastruktur jalan mendesak dilakukan serta dilanjutkan dengan pemasanban paving blok.

“Di desa Amongena tiga ada sekira 500 meter ruas jalan yang berlobang dan sudah seharusnnya diperbaiki oleh pemerintah. Kirannya lewat aspirasi ini bisa dicover oleh pemerintah provinsi, Sulut,” harapnya.

Hukum Tua Desa Karandoran Loudy Maliangkay, dalam kesempatan itu ia meminta agar dilakukan perbaikan fasilitas di Terminal Langowan. Kata dia, ini sudah mendesak dilakukan agar bisa memberikan rasa nyaman bagi penumpang. Sebab, Terminal Langowan saat ini sudah menjadi kewenangan Pemprov Sulut dan sudah sepantasnya mendapatkan perhatian.

“Kalau dilihat saat ini, kondisi Terminal Langowan sangat memprihatinkan dibandingkan dengan kondisi terminal lainnya. Hal ini saya kira sangat penting dalam upaya menopang program pemerintah provinsi dalam bidang pariwisata,” paparnya.

Sementara, Camat Langowan Barat Lendy Aruperes, ia meminta agar dilakukan pengadaan trotoar untuk pengguna jalan dari Desa Tounelet dan Desa Koyawas. Menurutnya, ini sangat penting untuk memberikan rasa nyaman bagi para pejalan kaki terlebih khusus bagi para pelajar.
“Biasanya jika sudah jam keluar sekolah, ruas jalan ini sering macet karena banyak anak sekolah. Adanya trotoar bagi pejalan kaki saya kira merupakan salah satu solusi serta keamanan dan kennyaman pengguna jalan,” papar Aruperes.

Aruperes yang juga menjabat Camat Langowan Utara meminta agar program ODSK soal pemberatasan kemiskinan dapat hadir di Langowan, guna mengcover masyarakat kurang mampu seperti para pedagang di pasar Langowan.
“Usul saya program ODSK pak gubermur Olly Donsokambey yang telah mengaggarkan BPJS tenaga kerja bukan hanya sampai pada pada hamba Tuhan, dan para Alim Ulama. Barangkali program yang bagus ini, di tahun 2020 nanti para tukang ojek, sopir
pedagng kaki lima tercover BPJS tenaga kerja, dalam mesejahterakan masyarakat,” tandasnya.

Anggota DPRD Provinsi Sulut Imelda Nofita Rewah, dalam kesempatan itu ia berjanji akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat Langowan disampaikan dalam rapat paripurna melalui pimpinan DPRD Provinsi. Dokumen dokumen ini, kata Rewah nantinya juga akan disampaikan ke pemerintah provinsi.

“Memang untuk tahun 2020 mendatang, aspirasi masyarakat ini belum bisa dicover karena platform anggaran tahun mendatang telah dirancang oleh anggota DPRD sebelumnya. Diusahakan aspirasi ini akan dicover pada tahun 2021 mendatang sebagai skala prioritas, meskipun dibuat secara bertahap,” tutur Rewah.

Menurut Rewah, wilayah Langowan Raya terus mendapat perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sulut. Sebagaimana, hasil berbincang dengan pemerintah kecamatan bahwa di tahun berjalan ini ada sekira Rp17 miliar bantuan Pemprov Sulut untuk perbaikan ruas jalan di wilayah Langowan selatan yaitu dari Desa Manembo hingga Desa Atep dan Palamba.

(fernando kembuan)