Hasilkan PPK Berkualitas, KPU Buka Ruang Tanggapan Masyarakat Hingga Dua Tahap

oleh -
Komisioner KPU Sulut, Meidy Tinangon.

MANADO- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) membuka hingga dua tahap ruang tanggapan masyarakat untuk melaporkan jika ada calon PPK yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Hal tersebut untuk menghasilkan PPK yang berkualitas.

Diketahui, aduan atau tanggapan masyarakat tersebut bisa langsung ke Kantor KPU Kabupaten/Kota dengan melampirkan Fotokopi e-KTP.

“Tanggapan masyarakat tahap I dibuka sembilan hari, yaitu dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai selesai pengumuman, nanti di wawancara akan dilakukan klarifikasi,” ujar Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi, kepada SINDOMANADO.COM, Selasa (4/2/2020).

BACA JUGA: Peran Masyarakat Tentukan Kualitas Hasil Seleksi PPK di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara

Menurut dia, akan dibuka lagi tanggapan masyarakat tahap II, 15-21 Februari 2020 yakni selama tujuh hari. Setelah pengumuman sepuluh besar hasil seleksi wawancara, 15-21 Februari 2020.

“Klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II yakni 22-25 Februari 2020 atau selama empat hari. Kemudian Pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II, 26-28 Februari 2020. Untuk Pelantikan PPK 29 Februari 2020,” jelas dia.

Sementara itu, Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon mengatakan, peran publik sangat penting pasca pengumuman calon PPK yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang ada di Sulut.

“Publik perlu memantau rekam jejak para calon PPK, karena saat ini KPU Kabupaten/kota membuka tanggapan dari masyarakat, agar pembentukan Badan Adhoc tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan guna suksesnya Pilkada di Sulut,” beber mantan Ketua KPU Minahasa Dua Periode itu, kepada wartawan, Jumat (8/2/2020), saat kunjungan kerja ke KPU Manado.

Dia menjelaskan, KPU telah berkomitmen melaksanakan Pilkada yang dengan sukses dan berintegritas. Dimana semua tahapan dilaksanakan sesuai aturan, dan para penyelenggara Pilkada, mulai dari tingkatan provinsi sampai yang terbawah benar-benar bekerja maksimal dan kompeten.

“Karena itu kami mengharapkan publik untuk ikut memantau dan memberikan tanggapan jika ada calon-calon PPK yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada,” pungkas dia. (valentino warouw)