Serahkan LKPD Unaudited TA 2019, Gubernur Dorong 15 Kabupaten/Kota Raih WTP

oleh -
Gubernur Olly Dondokambey disaksikan para bupati dan wali kota menyerahkan Laporan LKPD Unauditd TA 2019 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Karyadi di Manado. (ist)

MANADO – Gubernur Olly Dondokambey mendorong agar semua kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikannya saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2019 kepada Kepala Perwakilan BPK RI Sulut di Manado, Kamis (12/3/2020).

Orang nomor satu di Bumi Nyiur Melambai ini berharap pemprov dan pemerintah daerah (pemda) di 15 kabupaten/kota dapat menyajikan LKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

“Alangkah baiknya kalau provinsi dan seluruh kabupaten dan kota di Sulut dapat memberikan laporan keuangan yang benar, sehingga betul menunjukkan apa yang telah kita lakukan untuk masyarakat. Keberhasilan kabupaten dan kota adalah keberhasilan provinsi juga. Ini tentunya mendorong agar 15 kabupaten/kota dapat meraih dan mempertahankan WTP,” kata Olly.

Disamping itu, mantan legislator Senayan ini mengharapkan, jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan pemprov bersama seluruh pemda di Sulut, sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Menurut Olly, BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal kontrol bagi pemerintah daerah juga menjadi lembaga konsultansi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

“Karena tidak ada yang sempurna namun BPK ajarkan sehingga semua bisa melaksanakan tugas administrasi dengan benar sehingga masyarakat juga bisa merasakan apa yang dikerjakan pemerintah,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Karyadi mengatakan bahwa opini WTP dalam pengelolaan keuangan adalah kewajiban seluruh pemda dan instansi pemerintah.

“Karena ke depan bukan saja opini yang diberikan. BPK tidak hanya memeriksa laporan keuangan tetapi bagaimana dampak pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah masing-masing,” ujar Karyadi. (rivco tololiu)