BOLMONG – Rencana pendirian pos di perbatasan antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dengan Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) untuk pemeriksaan pencegahan virus Korona (Covid-19) menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, jalur trans- Sulawesi tersebut ramai lalu lalang kendaraan. Tentunya memerlukan kesiapan peralatan yang akan digunakan tim medis dan petugas lainnya.

Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling menuturkan, sangat mendukung upaya pencegahan penanganan penyebaran Covid-19. Namun, menurut dia, perlu dikoordinasikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan di pos penjagaan.

“Tentu ini perlu kajian. Pertama kesiapan peralatan yang digunakan tim medis. Apa sudah siap APD-nya? Kita juga harus pikirkan keselamatan tim medis serta petugas lainnya yang akan bertugas nanti,” ujar Komaling, Selasa (31/3/2020).

Selain itu, jalur tersebut merupakan jalur yang menghubungkan ke sejumlah daerah. Sehingga akan terjadi kemacetan dan penumpukkan kendaraan. “Katakanlah seperti mobil bus yang akan ke Provinsi Gorontalo atau ke Palu dan Makassar. Berapa drum cairan disinfektan yang harus disiapkan di sana. Sebab harus disemprot. Begitu juga dengan pemeriksaan masing-masing penumpang. Tentu ini sangat membahayakan bagi tim medis jika tidak dilengkapi dengan APD,” terangny.

Dia menjelaskan, pos yang didirikan di Kabupaten Boltim berbeda dengan pos di perbatasan Bolmong-Minsel. Karena jalur masuk ke Kabupaten Boltim memang hanya satu jalur. Sementara, perbatasan Bolmong-Minsel adalah urat nadi untuk menuju ke sejumlah daerah yang ada di Sulawesi. Seperti Gorontalo, Palu hingga Makassar.

“Ini perlu dikoordinasikan lagi. Yang paling efektif itu, pendirian pos di jalan masuk desa. Itu dengan sedirinya akan terinventarisasi mana orang yang baru datang. Mereka yang baru datang didata kemudian diperiksa,” tuturnya.

“Saat ini peran aparat desa dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan. Setiap warga yang baru tiba dari bepergian, untuk terus dipantau dan dilaporkan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Bolmong dr Erman Paputungan mengatakan, penyediaan APD masih sangat terbatas. Kendati dananya sudah siap, namun saat ini APD menjadi barang yang langka.

“Dananya sudah siap. Tapi masih dalam proses pengiriman. Tentu tanpa menggunakan APD juga akan berisiko bagi petugas medis. Bahkan petugas masih menolak jika tidak dilengkapi dengan peralatan,” katanya.

Kata dia, tim survei di lapangan terus bergerak hingga ke desa-desa. Termasuk informasi dari para aparat dan tokoh masyarakat disetiap desa yang terus dimaksimalkan. (Ebby Makalalag)