Haji Batal, Ongkos Haji Bisa Ditarik

oleh -
(FOTO: Istimewa)

JAKARTA – Keputusan besar pemerintah yang akhirnya membatalkan pemberangkatan haji di tengah pandemi Covid-19 tahun ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Langkah ini tepat untuk memberikan perlindungan kepada para calon jemaah haji.

Di saat pandemi global yang belum diketahui kapan akan  berakhir ini, pembatalan haji menjadi pilihan terbaik. Sebab jika haji tetap diselenggarakan, maka potensi meledaknya wabah Covid-19 dalam jumlah besar sangat mungkin terjadi. Skema-skema sebagai dampak pembatalan haji yang telah dibuat Kementerian Agama seperti keleluasaan penarikan biaya perjalanan haji (Bipih) kembali juga membuat masyarakat semakin bisa memahami keputusan ini. Namun pada tahapan teknisnya, sejumlah kebijakan ini perlu mendapat pengawalan berbagai pihak agar hak-hak jamaah tidak sampai terkurangi. Apalagi jumlah calon jamaah haji yang batal tahun ke Tanah Suci tahun ini mencapai 221.000 orang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembatalan haji juga disebabkan hingga Selasa (2/6/2020) Pemerintah Arab Saudi belum memberikan siynal apakah akan menyelenggarakan haji tahun ini atau tidak. “Berhubung hal ini membutuhkan persiapan dan waktu untuk itu sudah tidak memadai, maka kita putuskan tidak akan memberangkatkan haji tahun ini,” kata Jokowi saat pertemuan dengan sejumlah tokoh agama di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Pembatalan haji dikuatkan dengan terbitnya  Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494/2020. Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jamaah. Agama, tandas Menag, mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.  “Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jamaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” sambungnya.

Dengan pembatalan ini, maka calon jemaah yang gagal berangkat tahun ini akan berhaji pada 2021 mendatang. Di sisi lain, dampak dari pembatalan ini, pemerintah juga mengizinkan calon jemaah haji yang ingin menarik kembali uang pelunasan biaya haji (Bipih). Kemenag sebenarnya memberikan dua pilihan terkait Bipih ini. Pertama,  setoran pelunasan dari jamaah akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kedua, biaya pelunasan bisa diambil calon jamaah dengan mengajukan surat permohonan sebelumnya. Jika jamaah memilih opsi pertama, maka nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jamaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 2021 nanti. (Koran Sindo)