Daerah Lain Berlakukan Sanksi Tegas Bila Tak Ikuti Protokol Kesehatan, Sulut Kapan?

oleh -
(FOTO: Istimewa)

MANADO- Kasus positif virus korona di Sulawesi Utara (Sulut) setiap hari terus bertambah. Hingga data Kamis (23/7/2020) menyentuh angka 2.118. Pemerintah di Sulawesi Utara (Sulut) dinilai perlu untuk membuat aturan pemberian sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

Seperti diketahui, beberapa daerah di Indonesia, seperti di DKI Jakarta maupun Jawa Barat sudah menerapkan pemberian sanksi kepada masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker di tempat umum. Masyarakat yang tidak menggunakan masker harus membayar denda dan ada juga sanksi sosial. Bagaimana dengan Sulut?

Pemberian sanksi tegas bagi yang mengabaikan protokol kesehatan dinilai menjadi salah satu cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 namun aktivitas masyarakat pun tetap berjalan.

Menurut Pengamat Hukum Sulut, Toar Palilingan, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan masyarakat agar mematuhi protokol yang ada yakni lewat pemberian sanksi dan tindakan yang tegas. “Karena percuma kalau tidak ada sanksi, lebih baik diri masing-masing cari selamat, kalau orang lain tidak mau, ya dari diri kita sendiri,” sebut dosen pengajar di Fakultas Hukum Unsrat itu.

Adapun, Kepala Biro (Karo) Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulut, Jemmy Kumendong menuturkan, saat ini belum ada aturan resmi yang dikeluarkan pihaknya terkait penerapan sanksi seperti denda kepada mereka yang tidak memakai masker. “Belum ada pengaturan tentang itu (Denda apabila tidak memakai masker,” tukasnya singkat saat dihubungi.

Sekadar diketahui, seperti yang disampaikan Gugus Tugas Covid-19 Sulut, dari total 2.118 kasus Covid-19 di Sulut tersebut, 977 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh, 119 orang meninggal, serta 1.022 orang sementara dilakukan pemantauan dan perawatan.
(Fernando Rumetor)