Pemprov Optimalkan Penggunaan Anggaran Covid-19

oleh
Sekdaprov Edwin Silangen memimpin rapat bersama OPD terkait penggunaan anggaran Covid-19. (Istimewa)

MANADO – Sekdaprov Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen memimpin Rapat Evaluasi Pengelolaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 (APBN- APBD) di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (8/9/2020).

Rapat yang diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemprov Sulut ini, diselenggarakan dalam rangka Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulut.

Terungkap bahwa Pemprov Sulut telah mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19.

Terbukti, realisasi anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid bersumber dari APBD Provinsi Sulut mencapai 91,85% atau Rp185.000.000.000,00 dari total anggaran Rp201.418.513.000,00. Dana ini digunakan untuk bidang kesehatan pencegahan/penanganan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. (rivco tololiu)

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 T.A. 2020 bersumber dari APBD Provinsi Sulut pada 9 Perangkat Daerah sebagai berikut :

  1. Dinas Kesehatan Daerah anggaran Rp112.418.513.000, untuk Bidang Kesehatan/penanganan Covid-19, Realisasi pencairan sebesar Rp104.500.000.000, Presentase 92,96%.
  2. Dinas Sosial Daerah anggaran Rp64.000.000.000, untuk jaring pengaman sosial, Realisasi Pencairan sebesar Rp56.500.000.000, Presentase 88,28%
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah anggaran Rp10.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan sebesar Rp9.000.000.000, presentase 90,00%
  4. Dinas Perkebunan Daerah anggaran Rp3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi Pencairan Rp3.500.000.000, Presentase 100%
  5. Dinas Koperasi dan UKM Daerah anggaran Rp2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.500.000.000, Presentase 100%
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan anggaran Rp2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.500.000.000, Presentase 100%
  7. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah anggaran Rp3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp3.500.000.000, Presentase 100%
  8. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah anggaran Rp2.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.000.000.000, Presentase 100%
  9. Dinas Pangan Daerah anggaran Rp1.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp1.000.000.000, Presentase 100%.

Adapun data alokasi APBN untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulut dari kantor pusat per 26 Agustus 2020 sebagai berikut :

  1. BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN nilai Rp.252.068.858.000 dengan jumlah 95.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli
  2. BANTUAN SOSIAL PROGRAM SEMBAKO/BPNT nilai Rp249.951.700.000 dengan Jumlah 164.750 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli
  3. PROGRAM BANSOS TUNAI Nilai Rp.189.535.200.000 dengan jumlah 105.120 orang penerima dan untuk data s/d bulan Juni.
  4. PRA KERJA Nilai Rp72.846.000.000 dengan jumlah 6.524 orang.
    -nilai merupakan total kemanfaatan untuk 20.520 peserta
    – jumlah peserta yangtelah menerima insentif sebesar 6.524
    -satuan nilai manfaat Rp3.550.000
  5. INSENTIF TENAGA KESEHATAN Nilai Rp12.022.360.330 – dari 18 Rumah Sakit jumlah penerima 2.603 orang
  6. KLAIM RUMAH SAKIT Nilai Rp33.464.061.000 – jumlah 10 Rumah Sakit dengan 408 pasien
  7. PADAT KARYA KEMENTERIAN PERTANIAN Nilai Rp12.397.860.260 dengan jumlah 23.606 orang dengan angka realisasi sebesar 23% dari pagu.
  8. PADAT KARYA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Nilai Rp8.589.259.900 jumlah Penerima 203 orang dengan angka realisasi sebesar 12% dari pagu.
  9. PADAT KARYA KEMENTERIAN KKP Rp197.790.000 jumlah penerima 15 orang dengan angka realisasi sebesar 54% dari pagu.
  10. PADAT KARYA KEMENTERIAN PUPR Nilai Rp172.269.464 jumlah penerima 3.505 orang dengan angka realisasi sebesar 51% dari pagu.

Sedangkan data pada Kanwil DJPb Provinsi Sulut per 2 September 2020 sebagai berikut :

  1. Cluster Perlindungan Sosial Nilai Rp1.225.242.894.000 dan Realisasi Rp893.090.397.600 untuk BLT Dana Desa
  2. Cluster Kesehatan Rp26.806.470.000 Realisai Rp7.356.641.526 terbagi untuk Alat Kesehatan dan Obat-obatan
  3. Cluster Sektoral K/L dan Pemda Rp407.908.874.000 Realisasi Rp182.602.244.970 untuk Proyek Padat Karya melalui Satker di Sulut.

Total Pagu Rp1.659.958.238.000 dan untuk Realisasi Rp1.083.049.284.096