Ketua DKPP-RI Harap Wartawan Bisa Meliput Debat Publik Pilkada Karena Anggaran Banyak

oleh -
Ketua DKPP Prof Muhammad. (Ist)

MANADO- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Prof Muhammad berharap wartawan bisa diakomodir untuk melakukan peliputan debat publik pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 2020.

“Sedih juga kalau wartawan tidak bisa meliput, sebenarnya debat publik bagian dari kampanye. Kampanye yakni penyampaian visi, misi program dalam rangka pendidikan politik. Sekali lagi saya sedih kalau memang wartawan tidak bisa meliput,” tegas Ketua DKPP RI Prof Muhammad, saat kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Ngetren Dengan Media, di Manado, Jumat (6/11/2020).

Prof Muhammad meminta agar penyelenggara membuka diri syarat teknisnya. Mengingat anggaran begitu banyak.

“Seharusnya lebih membuka diri, bagaimana syarat teknisnya. Karena sekali luar biasa anggarannya. Saya tahu tiap hari kita koordinasi, prof semua anggaran KPU dan Bawaslu sudah 100 persen. Tidak ada alasan manggak-manggak anggaran itu,” tegas dia.

Dirinya pun mengaku paling sering ditanya Pak Jokowi terkait Pilkada. Dan jika ada kepala daerah kembang kempis anggarannya maka akan di panggil ke Jakarta.

“Saya yang paling sering ditanya oleh Pak Jokowi. Gimana pilkada gimana pilkada?, jadi saya yang pasang badan. Kalau ada bupati atau gubernur yang anggarannya dia kembang kempis akan dipanggil ke Jakarta,” beber dia.

“Jadi saya tahu, Jadi kalau anggaran debat publik itu sayang tidak ada layar lagi, bagaimana bisa terliput secara luas berti itu kurang kreatif, sesi anggaran itu bisa terdepak,” pungkas dia.

Turut hadir narasumber, Ketua DKPP Prof. Muhammad, Anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo, Ketua AJI Manado Yinthze Lynvia Gunde, Pegiat Pemilu dan Media, Dr. Ferry Liando dengan moderator Mardia Sukma Holle. (valentino warouw)