Presiden Jokowi Bagikan 2.283 Sertifikat Tanah untuk Provinsi Sulut

oleh
Sekdaprov Edwin Silangen dan Forkopimda Sulut foto bersama para penerima sertifikat tanah di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut. (istimewa)

MANADO – Presiden Joko Widodo kembali membagikan 1 juta sertifikat tanah untuk masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten/kota.

Pembagian sertifikat ini dalam rangka Bulan Bakti Agraria dan Tata Ruang yang diadakan setiap tahun yang dilaksanakan secara virtual dari Istana Negara, Senin (9/11/2020).

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapatkan sebanyak 2.283 sertifikat terbagi untuk warga Kota Manado 34 sertifikat, Kota Bitung 1.370 sertifikat dan Kabupaten Minahasa Utara (Minut) sebanyak 879 sertifikat.

Jokowi menyampaikan ada 126 juta bidang tahan yang harus disertifikasi. Pada 2015, pemerintah baru membuat 46 juta sertifikat tanah.

“Sejak 2017 hingga 2020, target pembuatan sertifikat tanah terus meningkat. Dari target 5 juta per tahun menjadi 12 juta sertifikat per tahun,” jelasnya.

Sebagai informasi, khusus Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan 2.283 sertifikat dari Jokowi yang terbagi untuk Kota Manado 34 sertifikat, Kota Bitung 1.370 sertifikat dan Kabupaten Minahasa Utara 879 sertifikat.

Sementara itu, 2.283 sertifikat untuk warga Sulut diserahkan langsung oleh Sekdaprov Sulut Edwin Silangen bersama jajaran Forkopimda kepada masyarakat di Ruang Mapalus Kantor Gubernur.

“Atas nama Pemprov Sulut dan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan juga kepada Kakanwil BPN Sulawesi Utara Luthfie Zakaria serta seluruh jajaran Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota yang telah bekerja keras menghasilkan sertifikat ini untuk rakyat Sulawesi Utara,” katanya.

Lanjut Silangen, program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini merupakan program strategis nasional yang dijalankan untuk mengurangi sengketa tanah yang terjadi di Indonesia termasuk Sulut.

“Karena itu melalui kesempatan yang berbahagia ini Pemprov Sulut mendukung sepenuhnya program yang sudah direncanakan oleh BPN Sulut dan jajarannya,” ujarnya.

“Temasuk juga para bupati dan wali kota di Sulut akan memantau dan mencermati jika ada masalah, dan bisa bekerja sama dengan aparat yang ada di daerah. Mari kita selesaikan apa yang menjadi harapan Presiden RI terkait sertifikat tanah tersebut,” tandas Silangen.  (rivco tololiu)