Awali 2021, Jaksa Agung ST Burhanuddin Sampaikan Arahan Kepada Seluruh Jajaran Kejaksaan RI

oleh -
(FOTO: Istimewa)

JAKARTA – Jaksa Agung RI ST. Burhanuddin  di sela-sela melaksanakan tugas dari Ruang Kerja Jaksa Agung di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung, memberikan pengarahan pimpinan awal 2021.

Arahan diberikan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya, para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajarannya dan para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri beserta jajarannya di seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara virtual.

Hadir pula secara virtual dari ruang kerja masing-masing Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, para Staf Ahli Jaksa Agung RI, serta Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Kejaksaan Agung.

“Mengawali tahun yang baru ini, atas nama pribadi maupun selaku pimpinan, saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2021 kepada segenap warga Adhyaksa dimanapun berada. Semoga di tahun yang baru ini, kita senantiasa tetap optimis dan semangat untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik, lebih sempurna, lebih modern, dan lebih responsif, guna menghadapi serta mengantisipasi berbagai dinamika perkembangan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki,” ujarnya dalam pengarahan, Rabu (6/1/2021).

Selanjutnya Jaksa Agung juga memberikan apresiasi atas seluruh kerja keras dan capaian membanggakan yang telah diraih di tahun 2020 oleh segenap jajaran Kejaksaan RI. Adapun, sebagai kristalisasi hasil Raker Kejaksaan RI Tahun 2020 dan arahan Presiden RI pada pembukaan Raker dimaksud, ia menyampaikan tujuh Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI tahun 2021.

“Pertama ialah pendampingan dan pengamanan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka percepatan pembangunan nasional. Kedua adalah Pengawasan dan penegakan disiplin untuk mewujudkan Kejaksaan yang bersih dan profesional dan ketiga yakni Pembentukan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembangunan manajemen karir yang jelas, terstruktur, dan transparan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang tematik,” tuturnya.

“Lalu yang keempat adalah Digitalisasi Kejaksaan untuk sistem kerja yang efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Kelima ialah Penegakan hukum yang berkeadilan, serta memberikan kemanfaatan, khususnya dalam upaya memulihkan korban kejahatan dan memperbaiki pelaku. Keenam yaitu Penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas dan berorientasi penyelamatan keuangan negara,” beber Burhanuddin.

Serta ketujuh adalah Penyelesaian perkara dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat secara tuntas, bermartabat, dapat diterima oleh berbagai pihak, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Saya meminta agar masing-masing satuan kerja untuk menyampaikan laporannya secara berjenjang dan berkala terkait pelaksanaan arahan ini,” ungkapnya.

Selain itu, ST Burhanuddin juga menyampaikan beberapa capaian positif pun berhasil diraih Kejaksaan selama tahun 2020 antara lain di bidang Tindak Pidana Umum dimana telah menerapkan Pertaturan Kejaksaan RI Nomor 15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

“Dengan kurang lebih 107 perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian di Bidang Tindak Pidana Khusus telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp19,2 Triliun dan telah berkontribusi untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp346,1 miliar,” tukasnya.

Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, pihaknya telah melakukan pendampingan hukum dengan nilai total Rp38,7 T dan pendampingan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan total senilai Rp68,2 T. “Selain itu, penyelamatan keuangan negara di Bidang Datun sebesar Rp239,5 T dan USD11,8 juta, serta pemulihan keuangan negara sebesar Rp11,1 triliun dan USD406 ribu,” jelasnya.

“Kemudian di bidang Pengawasan, telah berhasil memberlakukan Whistle-Blowing System dan menyelesaikan sebanyak 317 laporan dari total 524 laporan pengaduan, serta melakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 130 Pegawai Kejaksaan,” tuturnya seraya menyampaikan pencapaian lainnya dibidang Pembinaan, Intelejen, serta Badan Diklat Kejaksaan RI.

ST Burhanuddin juga menjabarkan lima hal yang urgent untuk segera dilaksanakan antara lain penerapan protokol kesehatan, pengawalan program vaksinasi nasional, pengawalan program PEN, cipta kondisi pasca pelarangan Front Pembela Islam (FPI), serta realisasi hasil keputusan Rapat Kerja Kejaksaan RI Tahun 2020. (Fernando Rumetor)