Kendaraan Tanpa Pelat Nomor Meresahkan! Marak di Jalanan dan Mendesak Ditertibkan

oleh -
Kendaraan tanpa pelat nomor lalu lalang di jalanan ibu kota Manado. (FOTO: Fernando Rumetor)

MANADO – Jalanan ibu kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), belakangan kerap ditemui kendaraan tanpa pelat nomor bebas lalu lalang. Hal ini menimbulkan keresahan masyarakat. Karena itu, diharapkan ada tindakan tegas aparat kepolisian sesegera mungkin. Bukan hanya itu, banyak juga kendaraan yang menggunakan pelat nomor tidak sesuai dengan yang tertera di surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Sulut Kombes Pol Iwan Sonjaya menguraikan, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau sering disebut pelat nomor memiliki fungsi krusial sebagai petunjuk dan identifikasi kendaraan. “Tak memasang pelat nomor di kendaraan bisa terancam kurungan hingga denda. Sebab, fungsi pelat nomor sebagai identitas kendaraan bermotor yang dimiliki,” ujar Sonjaya, pekan lalu. Mengenai sanksi denda yang diterima diatur dalam Pasal 68 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni isinya “Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.” “Artinya setiap kendaraan bermotor memang harus memakai pelat nomor serta pengendara harus membawa bukti STNK yang sah.Bagi yang bandel enggak memasang pelat nomor, sanksinya bisa kurungan dua bulan dan atau denda sebesar Rp500.000,” tegasnya. Temuan di lapangan, biasanya kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor atau menggunakan pelat nomor palsu umumnya untuk menghindari pihak leasing dan debt colector. “Biasanya kendaraan tersebut bermasalah. Namun jika ditemui anggota dilapangan, sanksi tegas tetap kami terapkan,” tutup Sonjaya.

Pengamat Hukum dan Advokat Marcell Mewengkang menilai, maraknya kendaraan baik roda dua dan empat yang menyalahi aturan hukum tak lepas dari banyaknya aktivitas jual beli kendaraan yang kreditnya bermasalah dengan pihak leasing, sehingga dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan.

“Dari beberapa kegiatan jual beli kendaraan, ada hal yang perlu diketahui terkait asal muasal kendaraan. Biasanya pedagang mobil bodong atau bermasalah menampung mobil atau motor tersebut untuk dijual dengan harga miring. Namun ada juga dijual kendaraan yang putus kredit kepada pihak ketiga karena pemilik tak sanggup membayar cicilan,” ujarnya.

Di sisi lain, maraknya kendaraan yang tidak menggunakan nomor polisi sesuai aturan dapat memicu tindak kejahatan baik penggelapan, penipuan maupun tindak kriminal lainnya. “Beragam modus kejahatan tersembunyi di balik penjualan kendaraan bermotor (Ranmor) tanpa BPKB, mulai dari aksi penipuan, atau pemerasan yang berujung perampasan unit. Rata-rata penjual unit motor ataupun mobil seperti ini menjualnya secara online dan tidak mau melakukan tatap muka langsung dengan pembeli,” jelas Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Thommy Aruan.

Aruan menjelaskan, modus operandi yang banyak digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab antara lain, jual murah. Mereka mengaku bahwa motor/mobil tersebut adalah hasil tarikan leasing dari para kreditur macet karena tidak sanggup memenuhi angsuran kreditnya.

“Ada juga pihak yang mengaku bahwa mereka telah bekerja sama dengan pihak leasing untuk menjual kembali unit motor hasil tarikan melalui online. Anda juga patut waspada dengan penjualan online yang mengatasnamakan membantu teman menjual, belum lagi segala modus ini diiming-imingi harga nego yang pastinya sangat menggiurkan,” lanjut aruan.

Modus penipuan ini jelas paling terlihat belakangan yakni kendaraan tidak kunjung datang atau tidak ada konfirmasi sama sekali dari penjual setelah transfer uang terjadi. Ini dimulai dari modus si korban akan dimintai sejumlah dana sebagai tanda jadi pembelian. “Setelah si pembeli melakukan pembayaran via transfer, mereka enggan mengangkat telepon atau mengganti nomor,” ujar Kasat. Mewaspadai adanya tindak kejahatan tersebut, masyarakat diminta waspada saat melakukan transaksi jual beli kendaraan apalagi kendaraaan yang surat-suratnya tidak lengkap.

“Untuk Anda yang sedang mencari mobil bekas, ada beberapa tips untuk menghindari jebakan oknum yang menjual mobil bodong. Yang pertama jangan tergiur harga murah, kedua hindari kendaraan yang dijual dengan label “STNK only”, ketiga periksa keaslian STNK dan BPKB dan sesuaikan dengan fisik kendaraan tersebut,” pungkas Aruan. Masyarakat dibuat resah dengan mobil-mobil tanpa pelat nomor yang lalu lalang di jalan. “Waduh, kalau tidak ada pelat nomor bahaya sekali. Kalau terjadi apa-apa di jalan, masyarakat sulit untuk melapor, misalnya tabrak lari atau jabret dan sebagainya. Diharapkan pihak berwajib segera melakukan razia untuk mendisiplinkan,” ujar Giovani, warga Kota Manado.

Tim KORAN SINDO MANADO/SINDOMANADO.COM pun melihat langsung bahwa memang banyak kendaraan-kendaraan yang tak sesuai aturan tersebut masih saja bisa melintas di jalan-jalan yang ada di Kota Manado, bahkan di jalan-jalan protokol yang ada. Macam-macam pelanggaran seperti kendaraan dengan nomor polisi yang tak terdaftar di aplikasi milik Samsat, sudah lewat pajak, tak memakai pelat nomor, hingga kendaraan yang memakai plat tak sesuai tipe kendaraan. Pengamat Hukum Toar Palilingan menilai bahwa perlu ada langka ekstra dari pihak kepolisian untuk menertibkan kendaraan-kendaraan itu, dimana tak cukup hanya sebatas berbagai razia maupun operasi-operasi yang dilakukan oleh polisi bersama instansi terkait lainnya. “Kalau sweeping (dari pihak kepolisian untuk menertibkan kendaraan bodong) itu kan tak bisa sewaktu-waktu dilakukan. Yang bisa sewaktu-waktu mungkin bisa melalui tim khusus yang dibentuk,” ujar Toar via telepon, Minggu (22/2/2021).

Tentunya apabila akan dibentuk tim khusus terkait penindakan kendaraan bodong, harus disertai dengan surat tugas khusus. “Kalau perlu masa berlaku surat tugasnya itu agak panjang,” kata Dosen pengajar di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) itu.

Lanjut dikatakannya, masyarakat pun harus dikampanyekan untuk ikut serta membantu pihak kepolisian, seperti melaporkan apabila melihat kendaraan bodong berlalu lalang di jalanan. “Kalau ada mobil yang tak jelas asal-usul saat dijalan, atau mungkin milik tetangga, bisa dilaporkan begitu melalui whatsapp atau sarana lainnya kepada pihak berwajib,” jelasnya.

Ia pun memberikan contoh ketika kita ingin memastikan bahwa sebuah mobil memang sesuai aturan atau tidak, yakni dengan melakukan pengecekan secara mandiri melalui aplikasi yang sudah disediakan Bapenda Sulut yakni ‘Info Pajak Kendaraan Sulut’.

“Kalau kita curiga misalnya ada plat nomor yang sepertinya palsu, bisa kita cek disitu. Itu juga kan bisa membantu dari aplikasi itu untuk melacak. Cuma kepedulian masyarakat akan kejahatan-kejahatan seperti itu ada tidak?,” tanya dia.

“Kebanyakan masyarakat kita kan cuek. Disisi lain polisi punya keterbatasan dari sisi personil, dana operasi terbatas. Kejahatan itu bisa ditumpas kalau kita jadikan musuh bersama. Kalau banyak yang masa bodoh, ya wajar juga kalau menghadapi masalah-masalah begini agak sulit,” sebut Palilingan. Adapun seperti contohnya kendaraan yang tak memiliki pelat nomor di bagian belakang, maka sebenarnya pihak kepolisian, apakah itu Satlantas, bisa langsung menindak di tempat karena sudah jelas-jelas melanggar aturan yang ada. “Bisa langsung dicek itu kan dari petugas mengenai kelengkapan surat-surat, STNK, SIM. Jadi polisi harus proaktif kalau seperti yang tak ada plat nomor. Kalau bodong seperti yang tak ada STNK itu memang tidak gampang untuk diungkap,” beber Palilingan.

Menurutnya, untuk mobil bodong biasanya para pelaku mengelabui dengan menggunakan plat palsu, STNK palsu, hingga ke BPKB yang juga palsu. “Biasanya itu mobil-mobil hasil curian. Biasanya ada data-data di Polda, seperti setiap akhir tahun atau pertengahan tahun sering dirilis datanya oleh Polda,” tukasnya. Memang terlihat tak hanya mobil bodong saja, namun banyak juga motor-motor yang tak jelas surat-suratnya. “Atau ada juga yang baru di kredit, belum lunas langsung di bawa kabur ke kampung, jadi motor di kampung. Seperti itu kan juga bisa dikatakan bodong,” ungkapnya.

Jadi, kata Palilingan, solusinya adalah pihak kepolisian membentuk tim khusus yang bertugas melakukan penertiban setiap saat ketika melihat ada kendaraan yang disinyalir bodong atau tak mengikuti aturan.

Juga kepolisian dapat membuka hotline pelaporan bagi masyarakat, sehingga apabila ada informasi dari warga seperti bukti foto, jam, dan informasi lainnya bisa langsung diadukan dan bisa segera dilakukan penindakan. “Memang ini tak mudah, dan butuh perhatian bersama,” ungkapnya. (Deidy Wuisan/Fernando Rumetor)