Badan Kesbangpol Sulut Pelototi Aktivitas Ormas dan LSM Ilegal, Liow: Kalau Ada Akan Kita Tindak!

oleh -
Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Steven Liow. (dok. Sindomanado.com)

MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyeriusi aktivitas Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beraktivitas secara ilegal.

“Kita akan tindak tegas Ormas atau LSM yang beraktivitas ilegal tanpa melaporkan keberadaannya. Belum lama ini kita sudah lakukan verifikasi ulang keberadaan Ormas dan LSM di Sulut,” kata Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Steven Liow, Senin (22/2/2021).

Ia menyebut, pihaknya mendata sedikitnya ada 98 Ormas, LSM, perkumpulan dan yayasan yang sudah melaporkan keberadaannya di Badan Kesbangpol Sulut.

“Mereka sudah melaporkan keberadaan organisasinya. Kalau yang belum melapor, tentunya kami anggap Ormas dan LSM bersangkutan berstatus ilegal. Jadi sangat dilarang untuk melakukan aktivitasnya,” jelasnya.

Liow mengatakan, hingga kini sudah ada sekira 24 Ormas dan LSM yang sudah mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang masih berlaku.

“Kita juga terus dorong agar Ormas dan LSM yang belum mempunyai SKT untuk dapat cepat mengurusnya,” tuturnya.

Ia menjelaskan, keberadaan Ormas dan LSM yang terdata di Badan Kesbangpol Sulut lain lagi dengan yang terdata di Badan Kesbangpol kabupaten/kota.

“Badan Kesbangpol di kabupaten/kota juga melakukan mendataan dan menunggu pelaporan Ormas dan LSM di wilayah masing-masing,” bebernya.

Olehnya, kata Liow, pihaknya juga sangat berharap adanya koordinasi dan sinergi supaya pengawasan terhadap keberadaan Ormas dan LSM di Provinsi Sulut bisa lebih maksimal.

“Terutama juga mengantisipasi jika ada Ormas dan LSM yang dalam aktivitasnya mengancam kerukunan atau kebersamaan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai. Itu akan kami tindak tegas!,” sebut Liow.

Ia menuturkan, pengawasan terhadap aktivitas Ormas dan LSM harus juga diawasi bersama oleh pemerintah desa/kelurahan di wilayah masing-masing.

“Begitu juga dengan masyarakat harus ikut melakukan pengawasan. Ini supaya gerak gerik atau aktivitas Ormas dan LSM di lapangan bisa dimonitor secara rutin,” tuturnya.

Mantan Kasatpol PP Sulut ini menambahkan, pihaknya belum mendapati adanya Ormas atau LSM yang dalam aktivitasnya mengancam kondusifitas daerah. Meski begitu, pengawasan intens terus dilakukan dengan minta Ormas dan LSM yang sudah melapor dan terdaftar untuk melaporkan kegiatan tahunannya.

“Kalau tidak melaporkan kegiatan tahunannya, maka Ormas dan LSM tersebut kami anggap ilegal,” tegasnya. (rivco tololiu)