Gelar FGD, DJPb Harapkan Jumlah Debitur KUR dan UMi di Sulut Lebih Banyak Lagi

oleh -
Tampak pelaksanaan FGD yang digagas Kanwil DJPb Sulut, kemarin. (Foto: Fernando Rumetor)

 

MANADO – Kamis (15/4/2021) kemarin, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Sulut.

Selain itu, dilakukan pula bimbingan teknis (Bimtek) terkait penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) kepada operator-operator aplikasi SIKP yang ada di 15 kabupaten/kota se-Sulut. Kepala Kanwil DJPb Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengharapkan dengan terselenggaranya kegiatan FGD, jumlah debitur KUR dan UMi potensial di Bumi Nyiur Melambai dapat lebih bertambah lagi.

“Peran pemerintah daerah (Pemda) dan perbankan sangat penting untuk kesuksesan KUR dan UMi sebagai salah satu upaya pemerintah untuk segera mengembalikan dan memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19,” ujarnya.

Disampaikan oleh Ratih dalam kegiatan yang digelar di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado itu, bahwa beberapa hal yang bisa dilakukan Pemda antara lain mengunggah data calon penerima KUR potensial ke aplikasi SIKP.

“Lalu mengidentifikasi data calon penerima KUR yang diunggah oleh penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai dengan wilayah masing-masing ke dalam aplikasi SIKP. Serta mengalokasikan APBD untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR di masing-masing wilayah,” jelasnya.

Terkait data rekapitulasi calon debitur KUR dan UMi potensial sendiri yang ada di aplikasi SIKP itu, papar Ratih, belum semua daerah di Sulut yang melakukan upload calon debitur potensial.“Kami berharap adanya peningkatan jumlah calon debitur potensial, sehingga akan berdampak pada bertambahnya jumlah penerima KUR dan bisa mencapai target yang ditentukan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kita,” harap Ratih.

Ratih pun memaparkan data di aplikasi SIKP hingga 13 April 2021 menunjukkan total akad yang sudah disalurkan untuk KUR dan UMi telah mencapai Rp376 Miliar, dengan total debitur sebanyak 10.275 orang.

Di kesempatan itu juga, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulut, Ronald Sorongan mengatakan bahwa realisasi KUR dan UMi di Triwulan I 2021 masih rendah. Dirinya pun melihat bahwa banyak fasilitas pemerintah yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh para UMKM dan Koperasi yang menjadi sasaran pemberian KUR.

“Kami berharap agar para UMKM utamanya bisa memanfaatkan KUR ini dengan sebaik mungkin. Pihak dinas Koperasi dan UMKM di kabupaten/kota pun diharapkan bisa mendorong sosialisasi KUR dan UMi kepada para UMKM yang ada di daerah masing-masing,” pungkasnya.

Pelaksanaan FGD yang digagas oleh DJPb Sulut ini pun dianggap Ronald sangat strategis untuk menambah sinergitas antara Pemerintah Provinsi, Pemda dan pihak Perbankan, termasuk juga PNM dan Pegadaian yang juga menyalurkan KUR ini. (Fernando Rumetor)