Tolak Tambang Emas di Sangihe, Masyarakat Diminta Jangan Jual Tanah Sekalipun Harga Mahal

oleh -
Masyarakat Sangihe yang tergabung dalam SSI saat menggelar rapat dengan DPRD Sulut. (FOTO: Valentino Warouw)

MANADO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) seriusi penolakan masyarakat terkait tambang emas yang ada di Kepulauan Sangihe milik PT. Tambang Mas Sangihe (TMS). Pun, meminta masyarakat yang berada di lokasi jangan menjual tanahnya, sekalipun harga mahal.

“Saya meminta kepada rekan-rekan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di sana untuk tidak menjual tanahnya sekalipun itu harga mahal. Kami DPRD akan seriusi masalah ini kami juga sudah berkunjung ke Kementerian KKP dan Kementerian ESDM,” ujar Anggota DPRD Sulut Daerah Pemilihan (Dapil) Nusautara Ronal Sampel, saat rapat dengar pendapat bersama masyarakat tergabung dalam Save Sangihe Island (SSI), di kantor DPRD Sulut, Senin (10/5), kemarin.

Lanjut Sampel, nantinya bersama dengan masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi ini, kami lintas komisi akan membahas persoalan ini, kami meminta juga bantuan dari rekan-rekan untuk memberikan data-data yang lengkap untuk kami pelajari.

“Kalau saya pribadi sangat menolak adanya pertambangan emas di Pulau Sangihe, saya akan berjuang bersama masyarakat. Tapi saya sangat berharap masyarakat bisa membantu saya untuk tidak menjual tanahnya ke pihak manapun karena hal ini untuk suksesnya perjuangan kita bersama,” jelas dia, didampingi Anggota DPRD Sulut Melky Pangemanan dan Berty Kapojos, Victor Mailangkay dan Rasky Mokodompit.

Sementara itu, Jull Takaliuang dari SSI mengatakan, ada 10 tuntutan yang kami bawa ke DPRD Sulut untuk di perjuangkan bersama. Intinya, sehubung dengan terbitnya IUP Operasi Produksi (OP) pertambangan emas PT Tambang Mas Sangihe Nomor: 163.K/MB.04/DJB/2021 tanggal 29 Januari 2021, perkenankan kami masyarakat sipil yang tergabung dalam wadah SSI memohon lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk meninjau seluruh Izin-Izin PT Tambang Mas Sangihe dengan tujuan pembatalan/pencabutan Izin-Izin tersebut baik diterbitkan Pemerintah Provinsi Sulut maupun oleh Menteri ESDM.

“Karena Menurut UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2014) Pulau Sangihe adalah pulau kecil pulau kecil oleh karena luas pulau Sangihe adalah 73.680 HA atau 736,8 km2, sedangkan kriteria luas pulau kecil yang dimaksud UU No. 1 Tahun 2014 adalah lebih kecil dari 2000 km2 (lebih kecil dari 200.000 Hektar), sedangkan luas wilayah yang akan ditambang oleh PT Tambang Mas Sangihe sebagaimana IUP OP adalah seluar 42.000 HA, atau lebih dari setengah luas Pulau Sangihe,” terang dia.

Lanjut dia, terdapat larangan eksplisit dalam ketentuan Pasal 35 huruf k UU No.1 Tahun 2014. Kemudian, karakteristik Pulau Sangihe dalam keadaan normal saja secara fisik sangatlah rentan dengan bencana alam dan jika terjadi perubahan bentang alam oleh kegiatan pertambangan emas skala besar tersebut, patut diduga akan menimbulkan bencana atau malapetaka lingkungan bagi masyarakat Pulau Sangihe (vide sejarah bencana alam di gugusan Kepulauan Sangihe dan Perda Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 4 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sangihe)

“Adanya larangan kearifan lokal terhadap segala tindakan yang merusak Pulau Sangihe, sehingga masyarakat adat dan kalangan agama di Kabupaten Kepulauan Sangihe menolak pertambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe tersebut, tegasnya bertentangan dengan budaya setempat, serta ada beberapa poin lainnya sudah kami masukan,” pungkas dia. (valentino warouw)