Kepala Bapenda Sulut Pantau Penerapan PPKM dan Realisasi PAD di UPTD Samsat

oleh -
Kepala Bapenda Sulut Olvie Atteng saat memantau pelayanan dengan penerapan PPKM Mikro di UPTD Samsat Minahasa. (istimewa)

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey telah mengeluarkan edaran terkait penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk 10 kabupaten/kota yang angka kasus positif Covid-19 terus meningkat.

Hal tersebut menjadi perhatian khusus Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulut, Olvie Atteng untuk melihat penerapan pelayanan berbasis PPKM Mikro dan realisasi PAD di UPTD Samsat.

Saat berkunjung ke UPTD Samsat Minahasa Kamis (8/7) lalu, Olvie meninjau langsung proses pelayanan yang memang sudah dilakukan pembatasan.

“Protokol kesehatan Covid-19 memang menjadi keharusan untuk diterapkan di setiap UPTD Samsat. Begitu juga masyarakat yang datang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Ranmor) harus pakai masker dan mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan,” ungkap Olvie, Senin (12/7/2021).

Ia menjelaskan, edaran Gubernur Sulut dalam penerapan PPKM Mikro mesti ditunjang semua instansi pelayanan publik termasuk UPTD Samsat di kabupaten/kota.

“Seperti di UPTD Samsat Minahasa memang hanya melayani warga yang membayar PKB lima tahunan dan penggantian STNK. Itu supaya ada pembatasan. Kalau warga yang membayar PKB di bawah lima tahun bisa membayar ke Bank SulutGo (BSG),” ujarnya.

Olvie mengakui, berbagai upaya yang dilalukan oleh Samsat Minahasa dalam rangka meningkatkan antusias wajib pajak sangat baik.

Pasalnya, dari total target pendapatan pertahun sebesar Rp77.164.184.00 hingga bulan Juli 2021 telah mencapai 45% dengan pendapatan sebanyak Rp34.842.154.275.

Terkait capaian ini, Olvie memberikan apresiasi bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak.

Ia memambahkan, kebijakan pembatasan pelayanan di UPTD Samsat dilakukan Bapenda Sulut guna menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulut soal penerapan PPKM Mikro.

“Pembayaran pajak kendaraan melalui ATM merupakan salah satu upaya kami dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran Covid-19 di kantor pelayanan publik,” bebernya.

Karena menurutnya, dengan cara itu maka masyarakat dan karyawan di UPTD Samsat bisa terhindar dari Covid-19. Yakni dengan mengurangi jumlah kedatangan masyarakat di kantor UPTD Samsat. (rivco tololiu)