Liando Sebut Biaya ‘Sewa Perahu’ hingga Kampanye yang Mahal Buat Kepala Daerah Rawan Korupsi

oleh -
Ferry Liando saat berbicara dalam Bimbingan Teknis Antikorupsi bagi Kader Partai Politik di Provinsi DKI Jakarta yang disiarkan secara virtual, Kamis (22/7/2021). (Foto: istimewa)

MANADO — Pengamat Politik, Ferry Daud Liando menyebut, biaya untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang relatif mahal membuat para pejabat rentan untuk melakukan korupsi ketika sudah menjabat pada posisi itu.

Itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis Antikorupsi bagi Kader Partai Politik di Provinsi DKI Jakarta yang disiarkan secara daring melalui sambungan zoom meeting, Kamis (22/7/2021).

Dikatakannya, beberapa kasus yang ditangani penegak hukum terkait korupsi oleh kepala daerah, selalu berkaitan dengan fee proyek, pembahasan tata ruang, imbalan pihak ketiga terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya.

Lalu pengalokasian dana transfer di daerah, pemberian Izin usaha serta penempatan pejabat pada posisi tertentu. “Lantas apa yang menyebabkan kepala daerah rentan masuk dalam pusaran korupsi?,” tanya Liando.

Menurut Peneliti Politik dari Fispol Unsrat ini, hal pertama adalah faktor motif. Banyak oknum berusaha merebut jabatan kepala daerah dengan maksud untuk memperkaya diri. Segala cara mereka lakukan untuk menang dalam kontestasi pilkada, karena ada keyakinan bahwa jabatan itu bisa membuatnya jadi kaya raya.

Faktor kedua, kata Liando, adalah perekrutan calon oleh partai politik. “Selama ini, mekanisme seleksi calon oleh partai politik masih terkesan pragmatis murni. Kepentingan parpol hanya satu yakni harus menang dalam pilkada,” ungkapnya.

Untuk alasan ini tersebut, dirinya melihat partai politik kerap lebih mengutamakan calon yang kuat dari aspek keuangan. Parpol seakan melupakan bahwa kapasitas dan moralitas seorang calon masih jauh lebih penting daripada kriteria lainnya.

Faktor ketiga adalah faktor sistem Pilkada yang cenderung mahal. Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Irjen Pol (Purn.) Basaria Panjaitan pernah mengatakan, untuk menjadi Bupati atau Wali Kota bisa menghabiskan uang Rp20 sampai Rp30 miliar.

Sedangkan untuk menjadi gubernur, beber Liando, bisa menghabiskan uang sampai ratusan miliar. Sebuah angka yang tidak sedikit. “Lalu mengapa pembiayaan pilkada itu mahal?,” lanjutnya.

Dijelaskan Dosen Kepemiluan di Fispol Unsrat ini, pembiayaan pilkada yang mahal dikarenakan ada beberapa tahapan yang harus dibiayai oleh seorang bakal calon.

Tahap pertama, katanya, membentuk lembaga survei musiman atau bersekongkol dengan lembaga survei yang sudah eksis sebelumnya. “Modus ini dilakukan agar hasil-hasil survei memposisikan sang bakal calon pada posisi teratas dalam hal popularitas,” bebernya.

Hasil survei itu biasanya sepaket dengan “kerjasama” media yang bersedia mempublikasikan hasil survei itu. Baik hasil survei maupun kliping-kliping media, ungkapnya, menjadi modal bagi calon itu mengajukan proposal pembiayaan pilkada kepada pihak yang bersedia mensponsori pencalonannya.

Biasanya, kata Liando, yang menjadi sasaran proposal itu adalah pemilik modal besar. Mereka terlibat dalam persekongkolan ini, karena berkepentingan menguasai pengelolaan sumber daya alam di daerah bersangkutan.

Setelah pihak sponsor bersedia untuk bekerja sama, katanya, langkah selanjutnya adalah menjajaki partai politik atau untuk pencalonan. Setelah partai politik itu bersedia itu, maka biasanya akan mewajibkan persyaratan khusus bagi pencalonan itu. Sebagian mewajibkan calon memberi mahar atau biaya sewa perahu.

Masa kampanye yang panjang pun mengharuskan calon kepala daerah harus bersedia mengeluarkan uang banyak. Dengan begitu, tidak sedikit calon terpaksa menggadaikan kekuasaan politiknya kepada pihak lain dengan sistem ijon.

Reputasi dan kontribusi yang minimal dari sang calon, tambahnya, menyebabkan pemilih menuntut kompensasi. Karena dedikasi dan prestasi yang terbatas maka pemilih memiliki keyakinan bahwa calon itu pasti tidak akan mampu menjadi pemimpin dan tidak mungkin akan menyelamatkan mereka.

“Maka pemilih pun kerap mengajukan ‘tuntutan’ sebelum relasi politik terbangun. Tuntutan itu bersifat imbalan atas suara yang mereka berikan,” tukas Liando.
(Fernando Rumetor/*)