Pemilu Bermasalah, Pelayanan Publik Belum Optimal

oleh
Ferry Daud Liando, Dosen Tata Kelola Pemilu Unsrat. (FOTO: Istimewa)

MANADO – Pelayanan publik yang belum berjalan optimal sampai saat ini, bisa jadi merupakan dampak dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang masih bermasalah.

Otomoni daerah (Otda) yang diharapkan menjadi jawaban agar pelayanan publik bisa lebih mudah, berkualitas dan adil, kenyataannya belum demikian.

Ferry Daud Liando, akademisi Unsrat yang menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dan Kongres III Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KPSIPI) di Bandung, Rabu (24/11/2021), mengatakan, kebijakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sesungguhnya merupakan salah satu instrumen agar cita-cita Otda bisa dipenuhi. Idealnya pemimpin di suatu daerah adalah figur yang mengenal persis daerahnya dan dipilih oleh rakyat secara langsung. Agar keeratan emosional antara rakyat dan pemimpinya dapat dibangun.

Karena itu, Pilkada yang awalnya dilakukan DPRD namun berubah mekanisme pemilihannya yaitu dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Namun, menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah Pilkada sebagai salah satu sarana pencapaian cita-cita Otda telah terwujud?

Tingginya angka korupsi oleh kepala daerah, buruknya kualitas pelayanan publik dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam menjadi indikator bahwa cita-cita itu masih mengawang-awang.

Menurut dia, proses kaderisasi politik yang buruk oleh Partai politik (parpol) menjadi surga bagi pemilik modal. Mereka berusaha memodali biaya pencalonan mulai dari beli tiket parpol (candidate buying) ataupun kampanye calon (Vote buying) dengan kompensasi penguasaan SDA di suatu daerah jika terpilih.

Menjelang Pilkada, sebagian kepala daerah mengobral perizinan usaha kepada pengusaha agar mendapat biaya tambahan untuk kampanye. “Sebagian terciduk KPK, namun sebagian lolos karena permainannya licin dan licik. Itulah sebabnya ketika musim hujan besar tiba, banyak penduduk tewas terseret banjir dan longsor akibat rusaknya lingkungan sekitar,” ujar Liando.

Kepala daerah yang terpilih dengan proses instan seperti ini berefek buruk pada kualitas pelayanan publik sebagaimana cita-cita Otda. Sebagian pejabat yang diangkat diwajibkan harus dengan uang setoran. Semakin “basah”, jabatan, maka setoran makin tinggi. Bisa saja tidak harus dengan setoran tetapi pejabat yang hendak dipromosi harus punya jasa saat kampanye Pilkada.

Lanjut dia, model rekrutmen semacam ini menjadi benalu bagi proses pelayanan publik. Pejabat tidak berlagak sebagai pelayan, namun selalu mencari untung dalam setiap kesempatan. Mulai dari Markup dan Markdown anggaran, laporan fiktif, manipulasi bansos maupun memperbanyak kegiatan lapangan untuk fasilitas SPPD. “Pejabat yang diangkat karena uang setoran dan atau karena jasanya saat kampanye tentu bukanlah provider yang profesional. Mitra sejajar Pemda yakni DPRD, sebagian besar masih menunjukan keadaan yang sama. Para anggotanya belum banyak dihuni oleh wakil rakyat yang mumpuni. Ada yang terpilih karena mengandalkan kekuatan uang juga karena pengaruh hubungan kekerabatan dengan penguasa di daerah,” jelasnya.

Lihat saja profil anggota DPRD hasil pemilu 2019. Mulai dari isteri, suami, kakak, adik, ipar, mertua, dan keponakan kepala daerah dengan mudah memasuki lembaga itu. Power yang dimiliki kepala daerah sangatlah gampang mengutus keluarganya. Aparat dan pejabat dimobilisasi sebagai mesin pengumpul suara. Jika target tak dipenuhi dalam satu dapil, maka jabatan akan jadi taruhan. Jabatan Kepala Desa isi dengan pelaksana tugas agar dengan mudah untuk dikendalikan.

Masalah terberat dari kebijakan Otda saat ini adalah perilaku aktor baik parpol, politisi, Birokrasi maupun masyarakatnya. Fungsi utama parpol adalah mempersiapkan calon pemimpin jauh sebelum Pilkada dimulai. Berilah kesempatan kepada figur-figur yang mapan, berakhlak dan diyakini mampu menjadi seorang pemimpin yang berwibawa.

“Tindakan memperjualbelikan parpol kepada yang tidak pantas, bukan hanya menggagalkan cita-cita Otda tetapi sebagai bentuk penghianatan terhadap publik. Parpol bisa mengusung calon kepala daerah pada Pilkada karena dukungan suara masyarakat ketika memilih saat pemilu tahun 2019 lalu,”sebutnya.

Tak hanya parpol, tanggung jawab ini penting juga dijaga oleh kesadaran dan kedewasaan masyarakat. Kebijakan Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat tak hanya dalam rangka mewujudkan cita-cita konstitusional bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.

“Namun yang terpenting adalah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan pemimpin berdasarkan seleranya sendiri. Tapi kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab moril. Memilih calon tertentu karena faktor uang atau hadiah hanya akan menjerumuskan pada kenikmatan sesaat dan hanya dinikmati sendiri,” tutupnya. (Redaksi)