Sudah 22 Tahun Otonomi Daerah, Masyarakat Belum Juga Rasakan Pelayanan Publik Berkualitas

oleh
Dosen Tata Kelola Pemilu Unsrat, Ferry Daud Liando. (FOTO: Istimewa)

MANADO – Salah satu buah reformasi adalah kebijakan otonomi daerah (Otda). Kebijakan ini mulai diberlakukan melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pada prinsipnya, kebijakan ini bermaksud mendorong agar aktor-aktor di daerah mampu dan mandiri mengelola daerahnya sendiri. Tak hanya kewenangan pemerintah yang sebagian besar telah didelegasikan ke Pemerintah daerah,  tetapi kebijakan Otda telah menempatkan posisi masyarakat yang awalnya hanya sebagai objek namun berubah menjadi subjek pembangunan.

Visi besar dari kebijakan ini adalah pelayanan publik agar menjadi lebih mudah, berkualitas dan adil. Namun demikian, sejak diberlakukannya pada 22 tahun lalu, hambatan dalam impelementasinya tidaklah mudah. Masyarakat di daerah belum juga merasakan kemerdekaan dalam pelayanan publik.

“Visi besar yang harusnya sudah bisa dinikmati, namun masyarakat belum bisa merasakan apa-apa. Baik UU maupun pedoman teknis belum linier sebagai panduan mencapai tujuan. Aturan tidak diciptakan sebagai instrumen memandu pencapaian tujuan, tetapi kebanyakan dirancang untuk dimanfaatkan oleh kekuatan tertentu baik oleh kekuatan politik atupun kekuatan ekonomi,” ungkap Ferry Daud Linado, akademisi Unsrat yang menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dan Kongres III Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KPSIPI) di Bandung, Rabu (24/11/2021).

Lanjut Peneliti Kepemiluan tersebut, kebijakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sesungguhnya merupakan salah satu instrumen agar cita-cita Otda bisa dipenuhi. Idealnya pemimpin di suatau daerah adalah figur yang mengenal persis daerahnya dan dipilih oleh rakyat secara langsung. Agar keeratan emosional antara rakyat dan pemimpinya dapat dibangun.

Karena itu, Pilkada yang awalnya dilakukan DPRD namun berubah mekanisme pemilihannya yaitu dilakukan secara langsung oleh masyarakat.
Namun, menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah Pilkada sebagai salah satu sarana pencapaian cita-cita Otda telah terwujud?

Tingginya angka korupsi oleh kepala daerah, buruknya kualitas pelayanan publik dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam menjadi indikator bahwa cita-cita itu masih mengawang-awang.

Kebijakan Otda ini baru baru dinikmati oleh segelintir politisi ataupun oknum pengusaha. Proses kaderisasi politik yang buruk oleh Partai politik (parpol) menjadi surga bagi pemilik modal. Mereka berusaha memodali biaya pencalonan mulai dari beli tiket parpol (candidate buying) ataupun kampanye calon (Vote buying) dengan kompensasi penguasaan SDA di suatu daerah jika terpilih.

Menjelang Pilkada, sebagian kepala daerah mengobral perizinan usaha kepada pengusaha agar mendapat biaya tambahan untuk kampanye. “Sebagian Terciduk KPK, namun sebagian lolos karena permainannya licin dan licik. Itulah sebabnya ketika musim hujan besar tiba, banyak penduduk tewas terseret banjir dan longsor akibat rusaknya lingkungan sekitar,” ujar Liando.

Kepala daerah yang terpilih dengan proses instan seperti ini berefek buruk pada kualitas pelayanan publik sebagaiaman cita-cita Otda. Sebagian pejabat yang diangkat diwajibkan harus dengan uang setoran. Semakin “basah”, jabatan, maka setoran makin tinggi. Bisa saja tidak harus dengan setoran tetapi pejabat yang hendak dipromosi harus punya jasa saat kampanye Pilkada.

Meski aparaturnya profesional, punya pengalaman pemerintahaan, kepangkatan dan sistem meritnya jelas, namun jika tidak punya kontribusi saat kampanye maka jangan berharap untuk mendapatkan apa-apa. ‘Ada juga pejabat titipan dari oknum DPRD sebagai kompensasi atas Persetujuan Perda yang disinyalir sebagai Perda pesanan,” ujarnya.

Lanjut dia, model rekrutemen semacam ini menjadi benalu bagi proses pelayanan publik. Pejabat tidak berlagak sebagai pelayan, namun selalu mencari untung dalam setiap kesempatan. Mulai dari Markup dan Markdown anggaran, laporan fiktif, manipulasi bansos maupun memperbanyak kegiatan lapangan untuk fasilitas SPPD. “Pejabat yang diangkat karena uang setoran dan atau karena jasanya saat kampanye tentu bukanlah provider yang profesional. Mitra sejajar Pemda yakni DPRD, sebagian besar masih menunjukan keadaan yang sama. Para anggotanya belum banyak dihuni oleh wakil rakyat yang mumpuni. Ada yang terpilih karena mengandalakan kekuatan uang juga karena pengaruh hubungan kekerbatan dengan penguasa di daerah,” jelasnya.

Lihat saja profil anggota DPRD hasil pemilu 2019. Mulai dari isteri, suami, kakak, adik, ipar, mertua, dan keponakan kepala daerahdengan mudah memasuki lembaga itu. Power yang dimiliki kepala daerahsangatlah gampang mengutus keluarganya. Aparat dan pejabat dimobilisasi sebagai mesin pengumpul suara. Jika target tak dipenuhi dalam satu dapil, maka jabatan akan jadi taruhan. Jabatan Kepala Desa isi dengan pelaksana tugas agar dengan mudah untuk dikendalikan.

Memang Hak bagi semua orang untuk setiap jabatan politik. Namun apakah semuanya memiliki bekal dasar sebagai wakil rakyat. Untuk menata kebijakan Otda tak sekedar memperbaiki aturan-aturan sesering mungkin atau memperbanyak aliran uang yang ditransfer ke daerah.

Masalah terberat dari kebijakan Otda saat ini adalah perilaku aktor baik parpol, politisi, Birokrasi maupun masyarkatnya. Fungsi utama parpol adalah mempersiapkan calon pemimpin jauh sebelum Pilkada dimulai. Berilah kesempatan kepada figur-figur yang mapan, berakhlak dan diyakini mampu menjadi seorang pemimpin yang berwibawa.

Tindakan memperjualbelikan parpol kepada yang tidak pantas, bukan hanya menggagalkan cita-cita Otda tetapi sebagai bentuk penghianatan terhadap publik. Parpol bisa mengusung calon kepala daerah pada Pilkada karena dukungan suara masyarakat ketika memilih saat pemilu tahun 2019 lalu.

Tak hanya parpol, tanggung jawab ini penting juga dijaga oleh kesadaran dan kedewasaan masyarakat. Kebijakan Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat tak hanya dalam rangka mewujudkan cita-cita konstitusional bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat.

Namun yang terpenting adalah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan pemimpin berdarkan selerahnya sendiri. Tapi kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab moril. Memilih calon tertentu karena faktor uang atau hadiah hanya akan menjerumuskan pada kenikmatan sesaat dan hanya dinikmati sendiri.

Hak publik untuk mendapatkaan bantuan sosial seperti kesehatan, pendikan dan pemberdayaan ekonomi akan lebih banyak digeser pada proyek-proyek fisik karena di situlah sebagian politisi mendapatkan keuntungan besar.

Adapun, yang menjadi keynote speaker dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Jend. Pol (Purn) Tito Karnavian, Ketua Umum KPSIPI Utang Suwaryo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala Pusat Riset Politik Firman Noor, Kepala Lembaga Riset dan Inovasi UMY Dyah Mutiarin dan Dosen Tata Kelola Pemilu Unsrat Ferry Daud Liando. (Redaksi)