Hadiri Rakor Mendagri, Pj Asripan Nani Paparkan Inflasi Kota Kotamobagu

oleh


KOTAMOBAGU
– Penjabat Asripan Nani bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu, mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2024.

Rakor yang diikuti secara daring dari ruang kerja wali kota ini, dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Tito Karnavian, Senin (22/04).

Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta mengatakan, dalam rakor tersebut, Penjabat Asripan Nani memaparkan kondisi inflasi daerah Kota Kotamobagu. “Kalau dilihat, Kota Kotamobagu kondisi terakhir berada diantara inflasi tertinggi dan terendah. Artinya, kita masih dibawah provinsi dan diatasnya nasional,” ujar Sofyan yang juga Ketua TPID Kotamobagu.

Melalu rakor yang digelar lanjunya, pemerintah pusat merekomendasikan, agar daerah melakukan upaya konkrit yang berkelanjutan, bukan sekedar penanganan jangka pendek seperti operasi pasar, sidak distributor dan lain sebagainya. “Daerah ditekankan harus ada upaya penanganan jangka panjang. Jangan sifatnya sementara, ada lonjakan harga baru diintervensi. Kemudian menghadapi panen raya, di situ juga kita intervensi agar komoditi penyumbang inflasi tidak sampai dijual ke luar daerah,” terangnya.

Untuk jangka panjangnya, Sofyan mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemkot Kotamobagu akan menandatangani Memorandum of Understanding dengan daerah tetangga yakni Bolsel dan Boltim terkait ketersediaan pasokan komoditi, karena memang sebelumnya sudah dilakukan penjajakan. “Upaya lainnya yakni intervensi peningkatan produksi lewat dorongan penanaman sejumlah komoditi terutama komoditi penyumbang inflasi pada lahan-lahan yang belum dimanfaatkan,” ungkapknya.

Ia menambahkan, dalam upaya pengendalian inflasi ini, pemerintah daerah melalui TPID harus bisa menjaga keseimbangan. Artinya, pemerintah harus menjaga harga komoditi, agar tidak terjun bebas karena akan berefek kepada para petani. “Jadi dalam hal pengendalian inflasi ini, bagaimana bisa menjaga keseimbangan nilai tukar petani bertambah, namun masyarakat tidak terbebani dengan harga komoditi hasil pertanian,” tandasnya. (Novianti Kansil)