MANADO – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Dedicated Team Meeting (DTM) Sulut 2026 di Manado, Kamis (21/5/2026).

Forum tersebut menekankan bahwa percepatan investasi menjadi faktor krusial dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi daerah di tengah gejolak perekonomian global.

Kepala BI Sulut, Joko Supratikto, menyatakan bahwa investasi tidak boleh hanya dipandang dari sisi angka semata, melainkan harus benar-benar berperan sebagai lokomotif perekonomian Sulawesi Utara.

“Di tengah ketidakpastian global, investasi harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Kita tidak hanya bicara kuantitas, tapi kualitas investasi yang memberi nilai tambah tinggi dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Joko.

Meski secara historis pertumbuhan ekonomi Sulut kerap melampaui rata-rata nasional, data Triwulan I 2026 menunjukkan gambaran yang kurang menggembirakan.

Pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) baru menyentuh angka 3,25 persen, tertinggal dari capaian nasional sebesar 4,10 persen.

Kondisi serupa juga tercermin pada konsumsi pemerintah daerah yang hanya tumbuh 3,86 persen, jauh di bawah angka nasional yang mencapai 7,89 persen.

Merespons kondisi tersebut, BI menetapkan tiga agenda prioritas: penguatan fiskal daerah, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas investasi.

“Kita perlu memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dan digitalisasi, sekaligus memastikan program strategis nasional bisa berjalan efektif di daerah,” tambahnya.

Pada tahun 2026, Sulut mematok target investasi sebesar Rp12,1 triliun, naik hampir 20 persen dari realisasi tahun sebelumnya yang tercatat Rp10,1 triliun.

Sayangnya, hingga akhir Triwulan I 2026, realisasi investasi baru mencapai Rp2,13 triliun, masih di bawah rata-rata capaian periode sebelumnya.

Tantangan semakin berat seiring menyempitnya ruang fiskal daerah. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami penurunan hingga 20,33 persen, sementara ketergantungan APBD terhadap dana transfer bahkan mencapai 84,51 persen.

“Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, investasi menjadi alternatif pembiayaan yang tidak bisa ditawar lagi. Ini harus kita dorong bersama,” tegas Joko.

Guna mendongkrak realisasi investasi, BI Sulut mendorong penerapan berbagai skema pembiayaan alternatif, antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), penguatan peran BUMN dan BUMD, serta optimalisasi aset daerah melalui kemitraan dengan sektor swasta.

Skema-skema ini diharapkan tidak hanya mengakselerasi pembangunan infrastruktur, tetapi juga membuka sumber baru Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam forum yang sama, BI Sulut membeberkan sejumlah capaian pendampingan proyek strategis di wilayah tersebut, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, kawasan industri perikanan di Sangihe, hingga proyek Refuse Derived Fuel (RDF) di Bolaang Mongondow yang telah berhasil menarik perhatian investor asal Jepang.

Sementara di Kota Manado, proyek Angkutan Umum Massal Buy The Service (BTS) dilaporkan telah memasuki tahap kontrak operasional bersama pihak swasta.

“Kami tidak hanya memfasilitasi perencanaan, tapi juga aktif mempromosikan proyek hingga ke tingkat global agar benar-benar menarik investor,” jelasnya.

Mengikuti arah kebijakan nasional, BI Sulut bersama RIRU mengarahkan fokus investasi pada empat sektor utama, yakni hilirisasi, ketahanan pangan dan agroindustri, energi terbarukan, serta kesehatan.

Langkah tersebut juga dibarengi upaya mengurai berbagai hambatan investasi, terutama terkait perizinan dan kesiapan proyek.

Sebagai langkah konkret, BI Sulut akan menjalankan tiga program utama pada Juni 2026, yakni capacity building, klinik investasi, dan North Sulawesi Investment Challenge (NSIC).

Program tersebut bertujuan memastikan proyek-proyek daerah berstatus siap investasi atau clean and clear sehingga lebih mudah menarik pendanaan global.

“Kuncinya ada pada sinergi. Kalau semua pihak bergerak bersama dan proyek disiapkan dengan matang, kami optimistis target investasi bisa tercapai dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” pungkas Joko.