Mengapa Masyarakat Tetap Merasa Lebih Berat dari Angka Resminya?

Di sinilah letak persoalannya.

Inflasi Sulawesi Utara pada Agustus 2026 tercatat 3,99 persen secara tahunan — meningkat tajam dari bulan sebelumnya yang hanya 2,53 persen, dan kini berada di atas rata-rata nasional. Sebagai perbandingan, Sulawesi Tenggara mencatat inflasi 3,35 persen dan Sulawesi Barat 2,29 persen pada periode yang sama, sementara inflasi nasional Agustus 2026 sendiri berada di angka 3,19 persen. Dengan demikian, Sulut kini menjadi salah satu provinsi dengan inflasi tertinggi di Pulau Sulawesi, jauh berbeda dari kondisi Maret 2026 saat Sulut sempat mencatat inflasi terendah se-Sulawesi. Angka ini bahkan sudah melampaui target nasional Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen (kisaran 1,5–3,5 persen).Kepala BPS Sulut, Watekhi, menyebut cabai rawit sebagai komoditas penyumbang andil terbesar terhadap inflasi Agustus sebesar 0,50 persen, mengungguli angkutan udara (0,48 persen) dan emas perhiasan (0,47 persen).

Tapi angka 3,99 persen itu sendiri sebenarnya belum menggambarkan seberapa berat beban yang masyarakat rasakan di lapangan. Alasannya sederhana: inflasi headline menghitung rata-rata dari ratusan komoditas, sementara orang-orang hanya merasakan segelintir komoditas setiap hari — beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur, sampai biaya pendidikan. Ketika salah satu dari komoditas itu melonjak jauh di atas angka rata-rata, yang tertinggal di ingatan masyarakat bukan angka 3,99 persen, melainkan harga cabai yang tiba-tiba naik dua kali lipat.

Ini bukan sekadar perasaan subjektif tanpa dasar.Menurut riset ekonomi perilaku, harga barang yang saban hari dibeli dan dilihat masyarakat lebih dominan membentuk persepsi inflasi ketimbang keranjang inflasi resmi yang mencakup ratusan komoditas sekaligus. Jadi ketika BPS mengungkapkan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar di Sulut bulan Agustus, angka “andil 0,50 persen” itu terdengar kecil di atas kertas — padahal di pasar, artinya harga cabai bisa melonjak berkali-kali lipat dalam hitungan minggu.

Kenaikan harga cabai yang pernah menyentuh Rp200.000 per kilogram menekan ibu rumah tangga jauh lebih keras daripada sekadar angka penjelasan inflasi daerah. Bagi ibu-ibu yang biasa berbelanja di lapak pedagang keliling lorong rumah, uang Rp5.000 kini hanya menghasilkan segenggam cabai — kondisi yang langsung memicu kecemasan, terlebih saat pedagang mulai mematok harga Rp3.000 per ikat untuk rempah campur yang dulu kerap memberi bonus gratis.

Jika ditambah dengan beban pendidikan, terlebih saat memasuki tahun ajaran baru yang baru saja lewat, tentu membuat anggaran rumah tangga melonjak dari biasanya. Biaya seragam, uang pangkal, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan pendukung lainnya membuat banyak keluarga harus mengatur ulang anggaran rumah tangga.

Jadi wajar saja kalau masyarakat merasa biaya hidup jauh lebih berat dari yang tergambar di angka 3,99 persen itu sendiri — karena bagi mereka itu bukan sekadar angka rata-rata, melainkan keharusan yang harus dipikirkan karena semua adalah kebutuhan hidup.