Gaya Hidup di Tengah Tekanan Ekonomi

Di media sosial, ada satu gaya bercanda yang belakangan sering muncul: seseorang mengunggah foto kopi seharga puluhan ribu rupiah, lalu menuliskan keterangan singkat, “in this economy?” — semacam sindiran ringan pada diri sendiri karena tetap jajan di tengah keluhan bahwa dompet sedang tipis. Lucunya, ironi itu memang terlihat nyata di kehidupan sehari-hari.

Warung kopi di berbagai sudut Kota Manado masih dipenuhi pelanggan, setidaknya mereka yang sudah terbiasa minum kopi sambil berbagi cerita dengan rekan-rekan. Kawasan Megamas hampir setiap malam tetap ramai. Restoran baru terus bermunculan. Apakah ini berarti seluruh masyarakat memiliki daya beli yang tinggi?

Belum tentu.

Yang terlihat sebenarnya adalah adanya kelompok masyarakat yang pendapatannya masih relatif stabil. Pegawai Negeri Sipil, pekerja profesional, pengusaha, pekerja sektor jasa, maupun pelaku usaha tertentu masih memiliki kemampuan untuk menikmati gaya hidup tersebut.

Selain itu, fungsi warung kopi juga telah berubah. Bagi banyak orang, warung kopi bukan lagi sekadar tempat minum kopi. Tempat ini menjadi ruang bekerja, bertemu klien, berdiskusi, hingga membangun jaringan bisnis. Dengan kata lain, sebagian pengeluaran tersebut bukan lagi sekadar konsumsi, melainkan bagian dari aktivitas ekonomi itu sendiri.

Tapi tidak semua orang punya alasan sekuat itu — dan mungkin memang tidak perlu alasan. Kadang orang cuma butuh secangkir kopi dan waktu untuk duduk tenang, “in this economy” sekalipun.

Fenomena lain yang menarik adalah berkembangnya olahraga padel. Beberapa tahun lalu, olahraga ini hampir tidak dikenal di Sulawesi Utara. Kini lapangan-lapangan baru terus dibangun dan komunitasnya semakin bertambah. Namun padel bukanlah olahraga murah. Mereka yang ingin bermain harus merogoh kocek bukan hanya untuk sewa lapangan, tapi juga raket dan perlengkapan olahraga — jauh dari harga sepiring nasi campur.

Fenomena ini menunjukkan bahwa di tengah tekanan ekonomi, masih ada kelompok masyarakat dengan daya beli cukup tinggi yang memilih membelanjakan pendapatannya untuk rekreasi dan olahraga. Hal serupa juga terlihat di pusat kebugaran dan berbagai fasilitas olahraga modern lainnya.

Tapi di balik lapangan yang ramai itu, ada wajah lain dari ekonomi yang sama. Ada sopir ojek online yang tetap mengantar pesanan kopi ke pinggir lapangan, entah dapat lima orderan atau lima puluh dalam sehari. Ada pedagang kecil yang menjajakan air minum dan camilan di sekitar lapangan padel — bukan ikut bermain, tapi mencari nafkah dari keramaian yang tercipta karenanya. Mereka tidak punya pilihan untuk berhenti sejenak saat ekonomi terasa berat. Laku atau tidak, mereka tetap harus buka lapak, tetap harus narik, tetap harus jualan — karena di situlah satu-satunya sumber penghasilan mereka hari ini.

Kelompok inilah yang sebenarnya paling jarang muncul dalam obrolan soal “ekonomi lagi susah” atau “ekonomi lagi ramai”. Mereka tidak sempat berdebat apakah Sulut sedang tumbuh 5,54 persen atau tertekan inflasi. Yang mereka tahu, dapur harus tetap ngebul hari ini, apa pun kondisinya.

Hal menarik lain yang menjadi pengamatan adalah sekolah-sekolah swasta tetap menunjukkan minat tinggi dari masyarakat, padahal biaya pendidikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini memperlihatkan bahwa bagi banyak keluarga, pendidikan masih menjadi investasi jangka panjang yang tidak mudah dikompromikan. Tidak sedikit orang tua yang rela menunda membeli kendaraan baru, mengurangi pengeluaran hiburan, bahkan mengambil pekerjaan tambahan demi memastikan anak-anak mereka memperoleh pendidikan terbaik.

Ketika Budaya Ikut Menopang Ekonomi

Ada satu hal yang sering luput ketika membicarakan ekonomi Sulut hanya lewat angka: budaya sosial masyarakatnya sendiri.

Orang Manado, dan Sulut pada umumnya, dikenal dengan budaya “baku bae” — kebiasaan berkumpul, berbagi cerita, dan menjaga hubungan sosial yang erat, entah dengan keluarga, komunitas, atau teman lama. Kumpul-kumpul bukan sekadar hiburan, tapi bagian dari cara hidup yang dijaga turun-temurun.

Ini yang membuat warung kopi dan restoran di Manado punya karakter berbeda dibanding kota lain. Bukan cuma soal gaya hidup kelas menengah atas, tapi juga soal kebiasaan sosial yang membuat orang tetap menyisihkan anggaran untuk sekadar duduk bersama — walau kondisi ekonomi sedang menantang. Anggaran “kumpul-kumpul” ini bagi banyak keluarga di Sulut bukan pos yang gampang dipotong, karena nilainya bukan cuma soal makan atau minum, tapi soal menjaga relasi yang dianggap sama pentingnya dengan kebutuhan lain. Barangkali inilah yang membuat wajah ekonomi terasa unik dibanding daerah lain: keramaian di tempat nongkrong bukan semata cermin kemakmuran finansial, tapi juga cermin dari nilai sosial yang memang sudah mengakar di masyarakatnya.

Pemerintah Berusaha Menjaga Daya Beli

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Bersama pemerintah pusat, di daerah terus menggelar berbagai program, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta bekerja sama dengan Bulog untuk menjaga stabilitas harga berbagai kebutuhan pokok ketika terjadi kenaikan.

Salah satu contoh paling nyata terlihat dari penanganan lonjakan harga cabai rawit pada September 2026 — intervensi yang sudah dilakukan dua kali dalam waktu kurang dari sepuluh hari. Tekanan ini bermula ketika harga cabai rawit di pasar tradisional Manado sempat menembus Rp150.000–Rp200.000 per kilogram, dipicu penurunan produksi akibat kekeringan panjang di sentra-sentra pemasok, termasuk Gorontalo yang harganya sempat mencapai Rp140.000 per kilogram pada 11 September 2026.

Merespons hal itu, Bank Indonesia Sulut bersama TPID menjalankan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Tahap I: 2,4 ton cabai rawit merah didatangkan dari Probolinggo, Jawa Timur, tiba di Manado pada 14 September dan disalurkan esok harinya ke empat pasar — Bersehati, Pinasungkulan, Airmadidi, dan Amurang — dengan harga eceran dipatok maksimal Rp57.000 per kilogram, jauh di bawah harga pasar saat itu.

Sayangnya, efek penurunan harga itu tidak bertahan lama. Hanya berselang beberapa hari, harga kembali merangkak naik — bahkan sempat menembus 155 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) di Minahasa Selatan, dan seluruh kabupaten/kota IHK Sulut berada pada kategori waspada menurut Badan Pangan Nasional. Pemerintah pun kembali mendatangkan pasokan untuk kedua kalinya: pada 21 September 2026, sebanyak 2,5 ton cabai rawit merah — lebih banyak dari tahap pertama — didistribusikan ke lima titik pasar di empat kabupaten/kota, kali ini diperluas hingga ke Kotamobagu. Di Pasar Bersehati, satu koli cabai seberat 30 kilogram bahkan ludes terjual dalam waktu kurang dari 30 menit.

Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, mengakui bahwa FDP pada dasarnya adalah instrumen jangka pendek untuk menutup kesenjangan pasokan, bukan solusi struktural. Dengan hari tanpa hujan yang sudah mencapai kategori ekstrem di 12 lokasi Sulut, dan masih tersisa empat bulan menuju periode Natal-Tahun Baru yang biasanya mendongkrak permintaan, bukan tidak mungkin Sulut perlu mendatangkan pasokan darurat untuk ketiga kalinya jika akar masalahnya — kekeringan panjang dan ketergantungan pada daerah pemasok tertentu — belum juga teratasi.

Pola ini memperlihatkan sesuatu yang penting: intervensi pasokan dari luar daerah mampu meredam harga secara instan, tapi begitu pasokan tambahan habis dan akar masalahnya belum tertangani, harga kembali naik dengan cepat. Cabai menyumbang andil inflasi bulanan sebesar 0,33 persen — angka yang cukup besar untuk komoditas tunggal — dan konsumsi cabai masyarakat Sulut disebut mencapai dua hingga tiga kali lipat rata-rata nasional, menjelaskan mengapa fluktuasi harganya terasa jauh lebih menyakitkan bagi dapur rumah tangga di Sulut dibanding daerah lain.

Bagi ibu rumah tangga yang setiap hari membeli cabai untuk memasak, siklus turun-naik ini bukan sekadar angka dalam laporan inflasi. Ia jadi pengingat bahwa kebijakan darurat, sebaik apa pun niatnya, belum bisa menggantikan pembenahan yang lebih mendasar — mulai dari diversifikasi sentra produksi, penguatan irigasi menghadapi kemarau, hingga rantai distribusi yang lebih pendek antara petani dan pasar. Selama pembenahan itu belum berjalan, FDP kemungkinan akan terus jadi jurus andalan Pemprov Sulut setiap kali harga cabai kembali melonjak — efektif meredam gejolak sesaat, tapi belum menjawab persoalan yang berulang.