Deteksi Dini Potensi Konflik di Pilkada!

MANADO– Potensi konflik diyakini masih akan terjadi di beberapa wilayah saat berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar 9 Desember 2020. Terlebih pilkada kali ini digelar di tengah pandemi Covid-19.

Selain dimensi sosial politik, persoalan yang paling banyak muncul adalah tidak netralnya aparatur sipil negara (ANS). Persoalan lainnya yaitu pemberian uang (Money politic), barang, atau jasa kepada pemilih pada masa kampanye.

Mabes Polri mengaku sudah mendeteksi sejumlah kerawanan yang akan muncul. Bahkan lebih dari itu, Korps Bhayangkara sudah menyiapkan antisipasi untuk meredam konflik tersebut. Dari total 300.152 tempat pemunggutan suara (TPS), 266.220 diantaranya masuk kategori aman. Di tempat itu, per 10 TPS akan dijaga atau dikawal dua anggota polisi.

Kemudian 34.863 TPS kategori rawan dijaga oleh dua polisi per dua TPS. Selanjutnya 5.113 TPS kategori sangat rawan akan diamankan oleh dua polisi per satu TPS. Dan terakhir 732 TPS kategori khusus diterjunkan dua personel per satu TPS.

“Jumlah personel yang akan diterjunkan sebanyak 137.729 orang untuk mengamankan 300.152 TPS. Kendati begitu, masing-masing wilayah diserahkan kepada Kasatwil untuk menentukan jumlah personel sesuai dengan karakteristik kerawanan wilayah,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono, kemarin.

Pemetaan daerah rawan tersebut sebagaimana tertuang dalam kesiapan pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 dengan sandi Operasi Mantap Praja 2020. Menurut Argo, setelah memetakan potensi kerawanan, Polri selanjutnya akan melakukan antisipasi dan upaya pencegahan dini dengan melibatkan TNI.

“Setiap tahapan punya kerawanan masing-masing dan itu sudah kami antisipasi. Misalnya mengedukasi daerah yang rawan dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat. Kita ajak mereka untuk mensukseskan pilkada,” ungkap Argo.

Jenderal bintang dua ini mengajak masyarakat untuk mensukseskan pilkada dengan aman, damai dan tentram walaupun memiliki pandangan dan pilihan yang berbeda. “Karena pilkada ini masih disuasana Covid-19, maka kami menghimbau masyarakat untuk mengutamakan protokol kesehatan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menerbitkan Surat Telegram mengenai dimulainya Operasi Mantap Praja 2020 untuk menyukseskan pengamanan Pilkada Serentak 2020. Operasi Mantap Praja 2020 itu sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Nomor  STR/387/VI/OPS.1.3./2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Rencana Dimulainya Operasi Mantap Praja 2020 secara terhitung mulai tanggal 3 September 2020.

Mengingat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 digelar di tengah pandemi Covis-19, Kapolri pun memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk selalu siap menghadapi situasi apapun dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Seluruh kekuatan yang dilibatkan dalam tiap tahapan akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kebutuhan dari masing-masing wilayah.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono menambahkan, Polri sudah memetakan kerawanan saat pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020. Menurut dia, ada tiga hal yang perlu diantisipasi. Berdasarkan hasil evaluasi Pilkada sebelumnya, terdapat sejumlah kerawanan yang mungkin saja terjadi diantaranya keterlambatan pencetakan dan pendistribusian. “Kemudian logistik dicuri, digandakan, dipalsukan bahkan dibakar atau rusak dan korupsi pengadaan,” kata Awi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Polri akan melakukan skema pengamanan mulai dari perusahaan percetakan logistik, pengawalan distribusi sampai dengan gudang penyimpanan logistik Pilkada. “Pada tahap pemungutan suara tepat tanggal 9 Desember 2020, Polri telah melakukan klasifikasi terhadap TPS, total sebanyak 137.729 personel akan disiagakan untuk mengamankan 300.152 TPS,” katanya.

Kapolda Sulut Irjen Pol R.Z. Panca Putra S mengajak para tokoh agama turut berperan serta dalam menciptakan Pilkada 2020 yang damai dan sejuk.

Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman pribadi Ketua MUI Sulut, KH. Abd Wahab Abd Gafur dan Ketua Bakomubin Sulut, Ustad Yasser Bachmid di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, kemarin pagi. Sebelumnya, ia telah bersilaturahmi dengan Ketua Sinode GMIM Pendeta Hein Arina bersama Badan Pekerja Majelis Sinode, Senin (7/9/2020).

Kapolda mengatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan ajang silaturahmi setelah dirinya menjabat sebagai Kapolda Sulut beberapa hari lalu, sekaligus memohon dukungan dalam pelaksanaan tugas dalam menjaga kamtibmas.

“Terlebih saat ini di Sulut sedang berlangsung tahapan Pilkada. Kami mohon dukungan para tokoh agama dalam hal ini Ketua MUI dan Ketua Sinode GMIM untuk memberikan penyejukan kepada umat dalam mewujudkan Pilkada yang damai dan sejuk,” ujar Kapolda.

Ketua MUI pun menyatakan siap mendukung Polda Sulut dan jajaran serta seluruh pihak terkait dalam menciptakan Pilkada yang damai dan sejuk. Diterangkan Ketua MUI, toleransi antar umat beragama di Sulut masih terawat dan terjaga dengan baik.

“Ini berkat semboyan Torang Samua Basudara, Torang Samua Ciptaan Tuhan. Kerja sama itu penting, kerja sama antarumat beragama begitu kuat di sini sehingga membuat Sulut tetap aman dan damai,” ujar Ketua MUI. Ketua Sinode GMIM Pendeta Hein Arina bersama Badan Pekerja Majelis Sinode menyambut kedatangan Kapolda Sulut Irjen Pol RZ Panca Putra di Kantor Sinode GMIM.

“Kami sungguh sangat berbahagia atas perjumpaan kasih ini, kunjungan ini merupakan penghargaan yang besar bagi kami. Kunjungan ini memperkuat kualitas pelayanan kita kepada masyarakat,” ujar Ketua Sinode.

Pihaknya merasa bangga, Kapolda bisa menjadwalkan agenda kunjungan silaturahmi di Sinode GMIM. Dia juga berharap ke depan GMIM dan jajaran Polri bisa bersama melakukan penanganan pencegahan Covid-19 di masa pandemi ini.

Kunjungan ke Sinode GMIM merupakan kunjungan perdana Irjen Pol RZ Panca Putra menjabat sebagai Kapolda Sulut yang baru. Mengakhiri kunjungannya, Kapolda berterima kasih kepada semua tokoh agama atas sambutan yang begitu hangat dan akrab.

“Kami berharap silaturahmi ini akan memperkuat jalinan kerjasama antara pihak kepolisian dengan para tokoh agama dalam hal menciptakan sekaligus menjaga situasi keamanan dan masyarakat yang kondusif di wilayah Sulut,” pungkas Kapolda.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan membeberkan sejumlah daerah dengan tingkat kerawanan ketidaknteralan ASN tinggi. Apalagi, menurut Abhan, ada banyak petahana yang berpotensi maju kembali dalam pilkada kali ini. Hal ini sangat rentan dengan penyalahgunaan kewenangannya. Terutama berkaitan dengan ASN di daerah. “Apalagi dari pemetaan kami 270 daerah yang potensi terdapat calon petahana ada 22. Nanti kita lihat pasca 23 September setelah tahap pencalonan apakah betul semua maju,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan kondisi lebih buruk jika petahana pecah kongsi. Dimana kepala daerah dan wakilnya saling berhadapan di pilkada. “Apalagi kalau di daerah incumbent pecah kongsi. Kemudian ditambah sekdanya yang hampir pensiun mencalonkan diri. Sehingga ASN harus betul-betul teguh menjaga netralitasnya,” pungkasnya.

Sementara, anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan indeks kerawanan pemilu meningkat karena pandemi Covid-19. Dia menyebut kerawanan tersebut terjadi pada dimensi sosial, politik, infrastruktur daerah dan pandemi Covid-19. “Dimensi pertama yang diukur adalah sosial yang mana ada gangguan bencana tetapi terkait bencana alam dan bencana sosial serta kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara,” katanya.

Konteks selanjutnya yakni pada dimensi politik, potensi kerawanannya pada keberpihakan penyelenggara pemilu rekrutmen penyelenggara pemilu yang bermasalah, ketidaknetralan ASN dan penyalahgunaan anggaran. Pada konteks sosial sebanyak 40 kabupaten dan kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada tingkat sedang. Sementara untuk dimensi politik sebanyak 50 kabupaten kota memiliki indeks kerawanan tinggi dan 211 lainnya pada kondisi sedang.

Dalam kontek infrastruktur daerah, Bawaslu mengukurnya dengan dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu. Pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kabupaten kota yang rawan rendah. Sebanyak 117 kabupaten kota terindikasi rawan tinggi dan 144 rawan sedang.

“Keempat soal pandemi. Potensi kerawanannya ada pada anggaran pilkada dan data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat pandemi,” terangnya.

Adanya potensi konflik dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini dinilai Pengamat Politik Sulut, Alfons Kimbal, harus dideteksi sedini mungkin. Diperlukan sinergitas antara penyelenggara Pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu, lalu pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga partai politik (parpol). “Juga harus ada sentra gakumdu (penegakan hukum terpadu) untuk melihat persoalan yang ada. Kalau memang sudah ada persoalan, harus bertindak tegas. Serta itu tadi, harus ada sinergitas yang baik,” ujarnya kepada wartawan Koran ini, kemarin.

Disamping itu, kata Kimbal, peran pemerintah, baik itu di tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi, yang harus membangun situasi-situasi yang kondusif ditengah masyarakat, demi kelangsungan pesta demokrasi ini. “Tapi yang paling penting ini, berhubungan dengan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat untuk melihat persoalan ini. Jadi pengawasan partisipatif masyarakat diperlukan,” bebernya.

“Harus terjadi sinergitas antara penyelenggara pemilu, pemerintah, gakumdu, dan masyarakat itu sendiri. Demi membangun suatu demokrasi yang kondusif. Itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja sama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul tadi, konflik-konflik yang rentan terjadi saat Pilkadaa,” jelas Kimbal. Berkaca dari proses pendaftaran para calon beberapa waktu lalu yang bukan tak mungkin dapat memunculkan riak-riak konflik, diungkapkannya bahwa pihak terkait harus bertindak tegas, sebab kejadian-kejadian seperti itu telah menjadi persoalan yang berhubungan dengan ketentraman umum.

“Ada ketegasan, serta sinergitas dari semua pihak. Utamanya juga dari partai pendukung. Situasi ini harus membuat kesadaran politik, kesadaran masyarakat, untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Intinya memberikan pendidikan politik yang benar, bukan antusias dan sebagainya. Mobilisasi (massa) itu kan bukan bagian dari pendidikan politik, mobilisasi yang asal-asalan,” terang Akademisi Fispol Unsrat ini.

“Bagi saya, untuk melihat persoalan (konflik ini), harus ditindak tegas pihak keamanan untuk melihat persoalan ini,” kuncinya. (Deidy Wuisan/Fernando rumetor)