Tidak Disosialisasikan, Ketua Pansus Tahura Gunung Tumpa HV Worang Angkat Bicara

MANADO- Ketua Pansus Peraturan daerah (Perda) Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Tumpa HV Worang Raski Mokodompit dari Frakasi Partai Golkar akhirnya angkat bicara, terkait tidak disosialisasikannya kinerja tim pansus yang sukses membuat satu perda di awal tahun 2018, pun prestasi tersebut mengharumkan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.

“Tidak usah disalahkan bagian umumnya. Saya saja yang disalahkan karena Ketua Pansusnya dari Fraksi Golkar,” ujar Mokodompit, saat dihubungi SINDOMANADO.COM, Senin (5/2/2018).

Menurut dia, kasihan kabag Umum dan Sekretaris DPRD Sulut karena mereka sudah terlalu banyak pekerjaan. “Saya siap disalahkan karena Pansusnya dipimpin oleh saya dari Fraksi Golkar,” singkat Anggota DPRD Sulut dari daerah pemilihan (dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) itu.

BERITA TERKAIT:

Tak Sosialisasikan Isi Perda Tahura, Kinerja Bagian Umum DPRD Sulut Dipertanyakan

Kabag Umum DPRD Sulut Akui Belum Sosialisasikan Perda Tahura

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut Taufik Tumbelaka mengatakan, jika diawal ada perda yang diketuk DPRD Sulut dan tidak disosialisasikan suksesnya kinerja pansus melalui media massa oleh Sekretariat DPRD Sulut, maka selanjutnya setiap perda yang diketuk harus diberlakukan sama. “Jangan mungkin karena Ketua Perdanya dari Fraksi Partai Golkar kemudian tidak disosialisasikan keberhasilan kinerja pansus. Jadi sekali lagi harus diberlakukan sama,” ujar dia.

Lanjut dia, kalau berkaca dari tahun-tahun sebelumnya dimana setiap kinerja Pansus Perda pasca di paripurnakan besok harinya sudah disosialisasikan oleh Sekretariat DPRD Sulut terkait keberhasilan kinerja pansus dan isinya melalui media massa. “Saya pikir mungkin kali ini karena pimpinan bagian umumnya baru diganti jadi sistemnya berubah. Saya berharap kiranya pejabat baru bisa menyesuaikan keadaan di DPRD Sulut dan membantu mensosialisasikan setiap kinerja Anggota DPRD Sulut, karena itu adalah tupoksinya, Toh, anggaran untuk sosialisasi di media massa pada APBD 2018 sekira Rp2 miliar,” pungkas dia. (valentino warouw/esm)