Lawan Korupsi, KPK Awasi Tahapan Pilkada di Sulut

oleh -
Pimpinan KPK Laode M Syarif saat menyampaikan arahan.
Pimpinan KPK Laode M Syarif saat menyampaikan arahan.

MANADO– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen dapat bersama menciptakan Pilkada Serentak yang berintegritas bebas dari tindakan korupsi. Salah satunya terkait politik uang (money politic) yang menjadi sasaran serius lembaga antirasua tersebut.  “Kita sudah petakan tahapan yang rawan potensi money politik di daerah-daerah pilkada, termasuk di Sulut,” kata Pimpinan KPK, Laode M Syarif, di Kegiatan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Provinsi Sulut, di Mapolda Sulut, Kamis (12/4). Syarif menuturkan, selain pemetaan pihaknya mengawasi maksimal proses jalannya tahapan pilkada, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang melanggar hukum seperti korupsi.

“Jangan sampai pasangan calon tertangkap tangan. Lakukanlah sesuatu sesuai aturan agar dapat terhindar dari sanksi hukum,” ungkapnya. Menurut dia, adanya kegiatan ini akan menciptakan suasana pilkada yang lebih baik. Begitu juga pasangan kepala daerah yang terpilih, dapat menjalankan tugas dengan benar dengan menghindari tindakan berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Sampai saat ini ada 92 kepala daerah yang berurusan dengan hukum. Ini kiranya dapat menjadi perhatian, agar siapa yang terpilih nanti benar-benar menjalankan amanah rakyat dalam membangun daerah,” tandasnya. (rivco tololiu/cr)