Ini Hasil Pembahasan LKPJ 2017 Oleh Pansus di DPRD Sulut

oleh -
Ketua Pansus LKPJ Ferdinand Mewengkang saat berjabatan tangan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. (Istimewa)

 

Ketua Pansus LKPJ Ferdinand Mewengkang saat berjabatan tangan dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey. (Istimewa)

MANADO- Setelah sekira sebulan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2017 oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawei Utara (Sulut), akhirnya Pansus LKPJ memberikan rekomendasi ke Gubernur, pada Paripurna Hasil Pembahasan LKPJ 2017 di kantor Dewan Perwaklan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Jumat (27/4/2018).

Ketua Pansus LKPJ, Ferdinand Mewengkang mengatakan, dari hasil rekomendasi ada beberapa sektor yang paling utama, yakni sektor Pertanian dan Perkebunan, ke PU-an, sektor Kesehatan dan yang terakhir itu Bank Sulut.

“Sektor pertanian dan peternakan masalah bibit, kelangkaan pupuk, jalan-jalan sentra produksi. Ke PU-an banyak terkait jalan Manado-Tomohon, Tanawangko-Amurang, Amurang-Tombatu-Ratahan, dan di Bolaang Mongondow Raya (BMR). Demikian juga Jembatan yang perlu diperbaiki,” ujar Mewengkang, saat diwawancarai SINDOMANADO.COM, pasca paripurna.

Menurut dia, kami juga merekomendasikan kepada Gubernur selaku pemerintah pusat di daerah supaya mempertegas kepada Balai Sungai dan Balai Jalan, karena saat kunjungan ke lapangan ada kewenangan-kewenangan pemerintah pusat yang lambat penanganan oleh Balai Jalan dan Balai Sungai, ini sangat diperihatinkan.

“Ini kan sebetulnya dalam perwujutan otonomi daerah, kalau memang betul-betul otonomi daerah kewenanga ini serahkan kepada Gubernur, supaya cepat menagnani dengan cepat. Bukti saat kita kunjungan ke lapangan dimana jalan nasional banyak yang rusak dan lama penaganannya,” harap Politisi Partai Gerindra Sulut, didampingi Wakil Ketua Pansus Boy Tumiwa, Sekretaris James Karinda.

Lanjut dia, kemudian terkait dengan kesehatan, dalam pelayanan kesehatan ke masyrakat jangan ada keluhan-keluhan lagi, BPJS harus berperan. Tiadak perlu dibayar oleh rakyat kenapa harus dibayar lagi.

“Kemudian Pendidikan, kita minta pemberian beasiswa merata di Kabupaten/kota, kemudian kalau mengadakan penempatan guru diperhatikan setiap kabupaten/kota dan merenovasi serta penambahan ruangan kelas tentunya disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” pungkas dia. (valentino warouw/get)