MANADO— Polemik antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) mantan narapidana korupsi, cukup hangat dibicarakan.
Berbagai pandangan dan masukan muncul dalam Forum Mingguan (FM) KORAN SINDO MANADO (KSM) dengan tema “Tafsir KPU-Bawaslu Mantan Terpidana Korupsi”, Kamis (6/9)
Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan, terkait keputusan meloloskan mantan napi mencalonkan diri, ia bersama komisioner Bawaslu lainnya bertugas dengan panduan aturan yang berlaku. Pihaknya memutuskan apa yang dimohonkan para pemohon dengan pertimbangan berdasarkan Undang-undang (UU) yang tentunya mesti ditindaklanjuti oleh KPU Sulut.
“Kami bertugas sesuai kewenangan yang diatur oleh UU. Jika kami tidak melaksanakan, tentu kami yang akan kena sanksinya,” kata Malonda dalam diskusi dengan moderator Wakil Pimpinan Redaksi KSM, Waldy Mokodompit.
Akademisi Unsrat Manado, Ferry Daud Liando menilai, polemik yang terjadi antara KPU-Bawaslu, tentu bukan hal baru lagi, karena kondisi yang sama juga sudah mulai terlihat antara Mahkamah Agung (MA) dan Mahkama Konsitusi (MK).
“Memang sudah ada persoalan, tapi bukan ada jarak. Ini memang sangat mendasar persoalannya soal terpidana korupsi, yang oleh KPU tetap ngotot pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Sementara Bawaslu berpegang pada UUD yang menghormati hak asasi manusia yang berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu,” ungkapnya.
Liando menyebut, KPU dan Bawaslu hanya korban sistem. persoalan ini kiranya jangan berimbas pada kepentingan-kepentingan tertentu, tetapi harus berjalan pada koridor aturan atau hukum pastinya.
“Pemilu adalah kompetisi dan konflik yang dilegalkan. Intinya harus tunjukan kedewasaan, jangan nanti dari konflik ini justru imbasnya masyarakat yang menjadi korbannya. Perlu upaya ciptakan demokrasi yang berkualitas,” ungkapnya.
