Pernyataan menarik juga disampaikan Romi Mongdong, akademisi. Menurut dia, lebih baik pendidikan dikembalikan kewenangannya kepada Pemerintah Pusat. Alasannya, agar warna otonom tidak mewarnai kebijakan di daerah.

“Toh, setiap ganti pimpinan daerah kebijakannya pasti lain untuk sektor pendidikan,” bebernya.

Dia mengatakan, bantuan dana BOS yang kalau dibagi hanya Rp1,4 juta hingga Rp2 juta per siswa setiap tahunnya, tidak akan mampu melakukan pembenahan pendidikan di sekolah tersebut.

“Ini juga sangat penting ditunjang oleh APBD Pemda. Kalau cuma andalkan dana BOS, itu tidak cukup untuk melakukan inovasi atau terobosan di sektor pendidikan, khususnya dari sekolah sendiri,” ujarnya.

Kata Romi, kesejangan antara sekolah negeri dan swasta memang menjadi hal yang wajar saat ini. Banyaknya anggaran di sekolah swasta, menjadi jaminan sekolah tersebut berkembang pesat dengan menghadirkan banyak guru-guru profesional berkualitas.

“Kondisi ini yang memang mesti diperhatikan serius oleh pemerintah jika ingin pendidikan Sulut maju,” tukasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sulut, James Karinda menjelaskan, pengembangan pendidikan di Sulut memang belum maksimal faktor kurangnya distribusi anggaran untuk sektor pendidikan melalui APBD.

“APBD 2018 kita masih di bawah 10% untuk sektor pendidikan. Padahal seharusnya 20% sesuai peraturan yang ada,” tuturnya.

Diakui Karinda, banyak program kegiatan prioritas lainnya yang memang menyerap dana APBD seperti sektor kesehatan, sosial dan infrastruktur.

“Kita akan berupaya mendorong anggaran pendidikan melalui APBD 2019 bisa naik. Kalau naiknya 12% saja, itu sudah bisa mengatasi semua persoalan khususnya di sekolah negeri yang kekurangan anggaran,” ungkap Karinda.

Dosen Universitas Negeri Manado (Unima) Mieke Imbar menuturkan, bicara peningkatan mutu pendidikan menjadi hal yang sudah tidak diragukan lagi. Saat ini tidak ada yang mengecam pendidikan.

“Masalah yang ada yaitu belum baiknya peningkataan mutu pendidikan. Bercerita tentang peningkatan mutu, pasti butuh dana. Namun persoaalnya, sejauh mana komitmen pemerintah daerah ini dalam peningkatan mutu pendidikan,” ujarnya.