Dia menilai, dalam rangka peningkatan mutu, itu tidak bisa dilihat dari komptensif, namun harus bagian-bagiannya.
“Contohnya pelatihan guru, harus ada manajemen. Manajemen pendidikan di Indonesia kalau benar harus menjadikan pendidikan menjadi panglima, bukan politik,”ucapnya.
Begitu juga dengan permasalahan hak-hak guru yang sering terlambat atau disepelehkan. Sebab guru tidak akan bisa memikirkan kualitas jika guru hak guru tidak aman.
“Ketika pemerintah membayar hak mereka, pemerintah berhak menuntut kinerja dari guru. Contohnya dosen dibayarkan tepat waktu. Sudah kewajiban dosen jungkir balik untuk memberikan pelayanan,” terangnya.
Pengamat pemerintah Muin Sumaila menejelaskan, bicara pendidikan memang sangat kompleks. Sebab, ketika berlakunya daerah otonomi kita menjadi amburadul karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Kondisi ini juga berpengaruh bagi sektor pendidikan daerah.
“Contohnya, Jokowi memiliki program Nawacita, Provinsi Sulut Hebat, dan Manado Cerdas. Sebaikanya memang dunia pendidikan dikembalikan ke Pemerintah Pusat seperti Kemetrian Agama, agar hanya ada satu kewenangan yang mengaturnya,” beber Sumaila.
Begitu juga disampaikan akademisi Deetje Solang. Menurutnya, berbicara pendidikan merupakan hal yang kompleks. Hal itu karena sampai saat ini masih terjadi kontroversial.
“Tapi satu hal yang penting yang perlu diperhatikan baik pemerintah dan lembaga pendidik guru, yakni harus bersinergi dan sinkron dalam penyiapan tenaga pendidik di daerah ini,” tuturnya.
Solang menilai, jika guru-guru daerah ini tidak mempunyai kesadaran, atau lebih menutut hak-haknya tanpa melakukan upaya menjalankan tugas dan fungsinya, tentu ini akan sulit dalam peningkatan mutu pendidikan.
“Percuma juga diberikan bentuk tunjangan bagi guru, jika bersangkutan tidak menyadari pentingnya tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru,” paparnya.
Richard Pangkey, akademisi Unima mengatakan, pemerintah pusat meluncurkan program bantuan BOS ke sekolah untuk menghilangkan bentuk-bentuk pungutan liar (pungli).
“Tapi ini jadi masalah buat sekolah yang kekurangan anggaran, karena BOS sendiri cair nanti beberapa bulan berjalan. Ini juga menjadi penyebab perlambatan sektor pendidikan, karena biaya operasional tidak tepat waktu,” ungkapnya.
