Komisi IV DPRD Sulut Perjuangkan Kesejahteraan Guru SMA/SMK di Kemendikbud

oleh
Meiva Lintang. (ist)

MANADO- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) perjuangkan kesejahteraan guru SMA/SMK yang ada di Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI, Kamis (24/1/2019).

Pada pertemuan tersebut, Personel Komisi IV DPRD Sulut Meiva Lintang mengatakan, kedatangan ini akan menanyakan meminta penjelasan terkait guru SMA/SMK yang sudah PNS  belum mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) atau tunjangan profesi,

“Ketika guru SMA/SMK diberikan kepercayaan ke Provinsi justru kesejahteraan mereka tidak seperti ketika mereka di kelolah oleh Kabupaten/Kota,” tegas dia, saat dihubungi, SINDOMANADO.COM, Kamis (24/1/2019)

“Saya sendiri badan anggaran (Banggar) di DPRD Sulut. Ketika awal saya tahu adalah kewenangan provinsi, pertama ketika diserahkan kami  langsung tetapkan sekira 500-700 miliar. Karena saat itu tidak ada penambahan DAK dan DAU, tetapi kami sudah anggarkan untuk gaji, tunjangan dan lainnya guru-guru di SMA/SMK,” tambah dia  dihadapan perwakilan Kemendikdub RI.

Menurut dia, ini merupakan hal yang mustahil terjadi, dimana sudah dua tahun hal ini tidak terealisasi dengan baik. di dunia ini gaji guru di Indonesia adalah yang paling murah, justru Indonesia lebih rendah daru Negara Hungaria padahal Hungaria jauh lebih dibawa dari kita.

“Dari Marore dan Miangas, dimana ada yang sudah dua tahun guru-guru disana tidak menerima apa yang harus mereka terima. Kami ke Kemendikbud, kiranya bisa ada saran  dan solusi, sehingga kami bisa lihat kembali kalau ada di APBD kami, kami akan backup itu di APBD kami, tapi kalau memang harus ada kebijakan nasional ini untuk kita pikirkan bersama,” harap dia. (Christy Lompoliuw)

 

 

 

Editro: Valentino Warouw