Putusan PTUN Lambat Ditindaklanjuti, Kementerian Menyurat ke BPN Sulut, Polda Hentikan Perkara

oleh -
Prof Ing Mokoginta dan Sientje Mokoginta, saat mengadu ke Hotman Paris, belum lama ini. (istimewa)

MANADO — Sembilan sertifikat tanah yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Sulut melalui Kantor Pertanahan Kotamobagu diduga bodong alias tidak teregister dalam sistem pertanahan.

Hal tersebut terungkap saat kasus tanah milik Sintje Mokoginta bersama keluarga sebagai pemilik tanah SHM Nomor 98 Tahun 1978 yang berlokasi di RT 25/08 Lingkungan IV Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, yang tanahnya diserobot sekelompok orang dalam hal ini SM alias Stella Cs.

Berbagai langkah hukum telah ditempuh Sintje. Salah satunya laporan di Polda Sulut tertanggal 5 September 2017 terkesan dipermainkan oleh penyidik. Makin menjadi aneh dan penuh tanda tanya, di mana kasus tersebut dihentikan oleh Direktur Reskrim Umum Polda Sulut dengan nomor surat B/124/II/2019/Dit reskrimum, tertanggal 28 Februari 2019 ditandatangani selaku penyidik Hari Sarwono.

Dengan tembusan Kapolda Sulut, Karo Wassidik Bareskrim Polri, Irwasda Polda Sulut, Kabid Propam Polda Sulut, Kabidkum Polda Sulut dengan alasan yang tidak jelas. Padahal dalam gelar perkara tertanggal 14 Februari di Wasidik Mabes Polri terungkap mengenai beberapa poin. Di antaranya, tidak teregisternya sertifikat hak milik terlapor di BPN, adanya bukti putusan MA serta disposisi Wakapolda terkait proses kasus ini harus dilanjutkan.