Tidak sampai di situ, Sientje juga telah memperoleh putusan Makamah Agung inkracht dengan nomor Reg. 559K/TUN/2018, yang menguatkan kepemilikan tanah Sientje.
“Berdasarkan putusan MA, membatalkan SHM nomor 2567 tahun 2009/Gogagoman dan turunannya. Dengan dibatalkannya SHM terebut berarti membatalkan semua turunan dari SHM tersebut, jadi yang sah adalah SHM milik kami. Dari hal tersebut berarti SHM kami sah dan berdasarkan hukum yang berlaku,” tegas Sientje melalui Ing Mokoginta kepada KORAN SINDO MANADO, kemarin.
Lanjut dia, selain putusan MA juga sudah ada putusan penetapan eksekusi dari PTUN Manado tertanggal 16 Mei 2019 ditunjukan kepada tergugat kantor Pertanahan Kotamobagu. Berdasarkan putusan PTUN Manado Nomor: 40/G/2017/PTUN.Mdo tanggal 9 Januari 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTTUN) Makassar nomor: 48/B/2018/PT.TUN.Mks tertanggal 7 Juni 2018. Jo. Putusan Makamah Agung RI Nomor: 559 K/TUN/2018 tertanggal 30 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Di situ, jelas dituliskan untuk penetapan eksekusi dilakukan paling lambat 21 hari sejak perintah pengadilan. Namun, sangat disayangkan BPN Kotamobagu belum menindaklanjutinya hingga, Sabtu (26/7), hari ini,” sesalnya.
