Dia menjelaskan, dengan lambatnya proses yang dilakukan Kantor Pertanahan Kotamobagu, pihaknya telah melakukan pengaduan ke Kementerian Agraria. Alhasil, dari Kementerian telah menyurat ke BPN Sulut untuk segera melakukan eksekusi terhadap penetapan PTUN Manado.

“Kami berharap kiranya BPN Sulut dan Pertanahan Kotamobagu tidak kongkalikong menindaklanjutinya. Tolong diproses berdasarkan aturan yang berlaku karena ini negara hukum dan semua harus tunduk pada hukum dan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Diketahui, kesembilan sertifikat bodong yakni, SHM 2662 tahun 2009, SHM 2663 tahun 2009, 2664 tahun 2009, 2665 tahun 2009, 2666 tahun 2009, 2668 tahun 2009, 2780 tahun 2011, 2785 tahun 2011, 2786 tahun 2011. Kesembilan sertifikat tersebut juga dibatalkan.