Puluhan Kendis Roda Dua Dipreteli, Tim Aset Lakukan Penarikan

oleh -
Tampak, kendaraan dinad roda dua yang dinilai tidak layak pakai. (Ist)
RATAHAN – Puluhan Kendaraan Dinas (Kendis) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) jenis roda dua, didapati dalam kondisi tak layak.
Kondisi tersebut teriventarisir melalui hasil apel kendaraan roda dua yang dilakukan tim aset bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disejumlah kecamatan dan SKPD. Disinyalir aksi preteli kendis ini, sengaja dilakukan sejumlah oknum tidak bertangung jawab.
Kepala Dinas Keuangan Daerah, melalui Kepala Bidang Aset Lourens Manopo mengungkapkan, pihaknya terpaksa harus melakukan penarikan dari pengguna Kendis.
“Kita sementara lakukan pendataan aset lewat tim yang di SK-kan oleh bupati. Hasilnya kita dapati ada kendaraan roda dua yang sudah dipreteli. Itu sebabnya kendaraan ini kita tarik dan diamankan,” terang Manopo, Kamis (10/10/2019).
Dia ikut menjelaskan, jika akibat aksi preteli kendaraan dinas ini, beberapa bagian kendaraan mulai dari mesin kendaraan, knalpot rusak bahkan sebagian hilang.
“Pada apel kendaraan pertama disaat pemeriksaan BPK, sebetulnya kendaraan tersebut lengkap dan dalam kondisi aman. Tetapi justru kita kaget ketika lakukan pendataan kembali, ada mesin kendaraan yang sudah dicopot. Begitu pun pada beberapa bagian seperti kenal pot hingga bodi kendaraan,” ujarnya.
Selain mempreteli kendaraan, juga pihaknya mendapati pajak kendaraan yang belum dilunasi pelunasan pajak. Jumlah kendaraan dalam kondisi tidak layak ini dimungkinkan bertambah,mengingat tim sementara melakukan pendataan lewat apel kendaraan.
“Jadi untuk sementara yang kita dapati tidaknlayak, kita tahan dulu. Selanjutnya kita meminta pengguna kendaraan untuk bertanggung jawab untuk melunasi pajak sekaligus mengembalikan bagian kendaraan yang dicopot,” kata Manopo.
Dari jumlah kendaraan yang ditarik, dia ikut memastikan semuanya terdata beserta dengan penggunanya atau pihak yang bertenggung jawab. Hal itu bisa dilihat lewat Surat Ijin Pemegang Kendaraan (SIPK).
“Kami berharap agar pengguna kendaraan untuk koperatif. Sebab ini berkaitan denga aset negara yang harua bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya hingaa pemanfaatannya,” timpal Manopo.(marvel pandaleke)