NPHD Anggaran Pilwako Manado Tuntas, Pencairan Tunggu Perwako

oleh -
Ketua KPU Manado, Sunday Rompas. (FOTO: ist)

MANADO— Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan wali kota (Pilwako) Manado 2020, akhirnya tuntas. Namun demikian, meski NPHD sudah ditandatangi wali kota, anggaran tahap awal belum bisa dicairkan.

Ketua KPUD Manado, Sunday Rompas, ketika dikonfirmasi mengatakan, belum cairnya anggaran tahap awal dikarenakan besaran item-item yang terdapat pada penganggaran dana pilwako belum diterbitkan.

“Masih ada lagi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti agar anggaran tahap awal bisa cair, salah satunya yakni perwako soal besaran anggaran untuk setiap item yang dianggarkan,” kata Rompas, Senin (25/11/2019).

Dia menjelaskan, jika perwakonya sudah ada, maka pencairan dana tahap pertama sudah bisa dilakukan. Sekadar referensi, Pemkot dan KPU telah sepakat total dana hibah untuk Pilkada 2020 mendatang Rp41 miliar. Dan untuk pencairannya akan dilakukan secara bertahap.

“Untuk tahap pertama sebesar Rp1 miliar yang sudah ditata di APBD tahun ini, sedangkan sisanya empat puluh miliar nanti dicairkan di APBD Induk 2020,” terang dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Bagian Pem-Humas Sonny Takumansang menegaskan, kabar yang beredar luas menuding pemkot menghambat proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut sama sekali tidak benar.

“Ada isu seolah-olah pemkot pemkot menghambat proses pelaksanaan pilkada. Itu tidak benar. Mana ada pemerintah menghambat pelaksanaan pilkada,” tegas Takumansang.

Mantan Camat Tuminting itu menjelaskan, pemkot merupakan daerah terakhir yang menandatangani NPHD karena ada regulasi yang harus dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kaitannya dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana, supaya proses Pilkada 2020 tidak menemui hambatan dalam pelaksanaannya nanti.

“Ada aturan yang tidak boleh kita langkahi yang dapat berakibat hukum. Publik perlu diberikan pemahaman masalah tersebut. Sebab ada pasal yang harus dikonsultasikan dengan Kemendagri yang kaitannya dengan SPJ penggunaan dana,” terangnya.

Sekadar diketahui, anggaran Pilkada Manado 2020 mengalami peningkatan signifikan. Pemkot mengalokasikan anggaran sekira Rp54 miliar untuk penyelenggara pilkada. KPUD Manado mendapatkan dana sekira Rp41 miliar dan Bawaslu Rp13 Miliar.

Dari total anggaran tersebut, disepakati akhir tahun ini KPU menerima Rp1 miliar, sedangkan Bawaslu Rp500 juta.

“Semoga anggaran ini bisa memenuhi apa yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu untuk kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang,” pungkas Wali Kota Vicky Lumentut melalui Sekretaris Kota Micler Lakat. (kim)