Buka Rakorda Banggakencana, Wagub Akui Pentingnya Persiapkan Roadmap Keluarga Sejahtera

oleh -
Tampak foto bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw, Inspektur Utama BKKBN Pusat Agus Sukiswo, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju, pihak TNI/Polri dan sejumlah pejabat di instansi terkait. (Ist)

MANADO – Wakil Gubernur Steven Kandouw membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (Banggakencana) BKKBN Sulawesi Utara (Sulut) di Hotel Four Points Manado, Rabu (26/2/2020).

Kandouw mengatakan, kegiatan Rakorda BKKBN dengan mengambil tema ‘Banggakencana dalam Era Milenial untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan’ sangat penting. Pasalnya, kata dia, walaupun Sulut sebagai salah satu dari tiga daerah paling bahagia di Indonesia, tetapi indikator keluarga sejahtera harus mutlak dan menjadi fokus bersama.

“Program pembangunan keluarga tidak bisa kita lakukan sendiri. Harus ada kerja sama pemerintah pusat dan instansi vertikal di daerah bersama pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dia menyebut, saat ini realisasi program pemerintah baik adanya, karena angka pengangguran dan kemiskinan di Sulut terus berkurang.

“Polanya memang banyak di perkotaan. Mungkin karena adanya dana desa membuat angka kemiskinan di desa menurun,” tuturnya.

Kandouw menjelaskan, saat ini Provinsi Sulut dihuni sekira 2,6 juta penduduk. Dari jumlah tersebut, kata Kandouw, ada sekira 230-an ribu penduduk miskin.

“Memang tinggal 7,9%, tetapi angka tersebut masih cukup banyak,” tuturnya.

Dia mengakui ada banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satu roadmap keluarga. Kalau aspek pertumbuhan penduduk, katanya, lebih banyak migrasi karena UMP Sulut nomor tiga terbesar di Indonesia.

“Banyak keluarga belum punya roadmap bagaimana menjadi keluarga sejahtera. Tentunya hal ini patut menjadi perhatian bersama untuk menyukseskan program Banggakencana, baik dari teman-teman BKKBN, TNI/Polri, dan instansi terkait,” tandasnya.

Kandouw juga kesempatan itu menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas para pejabat BKKBN Sulut dalam menyukseskan program Banggakencana serta menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Diano Tino Tandaju dalam laporannya mengatakan, Rakorda ini salah satu wujud dukungan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan warga berkualitas.

“Tentunya itu dimulai dari keluarga. Program Banggakencana yang dulunya disebut KKBPK, akan terus kita maksimalkan di 2020,” ungkapnya.

Rakorda juga, kata Tandaju, menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidangnya untuk memaparkan berbagai bahan terkait kependudukan dan pembangunan keluarga.

“Seperti tema kita di Rakor ini, kita akan lebih memberikan ruang bagi kaum milenial untuk berperan bersama menunjang program Banggakencana supaya hasil dan targetnya bisa maksimal. Pastinya juga kita membutuhkan sinergi dan koordinasi bersama semua instansi dan stakeholder terkait,” pungkasnya

Rakor Banggakencana dihadiri Inspektur Utama BKKBN Pusat Agus Sukiswo, para pejabat di lingkungan BKKBN Sulut, TNI/Polri serta instansi terkait di kabupaten/kota. (rivco tololiu)