Rapid Test Massal Jajaran KPU Mitra Terkendala Prosedur Pengadaan Alat

oleh -
Ketua KPU Mitra Wolter Dotulong (Kiri) dan Komisioner KPU Sulut Meidy Tinangon. (FOTO: Istimewa)

RATAHAN- Rapid test massal yang diwacanakan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Tenggara (Mitra) terhadap seluruh jajarannya hingga di tingkat desa dan kelurahan, masih terkendalam mekanisme pengadaan alat.

Ketua KPU Mitra, Wolter Dotulong mengungkapkan, anggaran terkait rapid test bagi jajarannya memang sudah tersedia. Hanya saja, terkait dengan mekanisme dan ketentuan pengadaan alat yang harus melibatkan pihak ketiga dengan beberapa poin ketentuan wajib. Diantaranya pengadaan harus rumah sakit pemerintah di wilayah Mitra.

“Uangnya disiapkan oleh KPU. Hanya saja ketika dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah termasuk Dinas Kesehatan, masih terkdendala soal kesamaan persepsi menyangkut payung hukum dalam mekanisme penganggaran pengadaan lewat pihak ketiga. Sebab harus rumah sakit pemerintah,” terang Dotulong kepada wartawan Jumat (3/7/2020).

Adapun, kata Dotulang, lewat pengakuan pihak Dinas Kesehatan Mitra, ketersediaan alat rapid test sudah sangat terbatas dan hanya dipertuntukan bagi orang dalam pemantauan (ODP), pelaku perjalanan dan warga yang dilihat perlu untuk di-rapid test. Dengan kondisi ini diakuinya, pihak KPU Mitra harus memilih opsi lain. Termasuk kemungkinan menggunakan pihak ketiga rumah sakit yang ada di luar Mitra.

“Poin pertama memang harus pihak rumah sakit pemerintah yang ada di wilayah Mitra. Sementara poin selanjutnya jika poin pertama tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan dengan pihak rumah sakit pemerintah diluar wilayah Mitra sebagai pihak ketiga untuk pengadaan alat rapid,” terangnya.

Di sisi lain, kata Dotulong, pihak KPU harus dikejar waktu mengingat tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih, sudah akan dimulai pada 15 Juni hingga Agustus nanti.

“Nah harapan kami sebetulnya dalam tahapan Coklit nanti, seluruh personil KPU termasuk jajaran PPK, PPS hingga PPDP yang secara keseluruhan berjumlah 1.275 personil ini, sudah di rapid test. Ini bagian dari protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada di masa pendemi ini,” ujarnya.

Di kesempatan lain, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mitra Helny Ratuliu mengakui hal yang sama soal kendala teknis dalam pengadaan alat rapid test sebagaimana yang diminta KPU.

“Alat alat rapid sangat terbatas. Sementara ketika pihak pemerintah kabupaten dalam hal ini melalui pihak rumah sakit ditunjuk jadi pihak ketiga oleh KPU, maka seperti apa prosesnya?Itu yang masih kita komunikasikan,” terang Ratuliu.

Dia memastikan jikalau pihak KPU meminta kesiapan tenaga kesehatan untuk melakukan rapid test, hal tersebut sangat bisa dipenuhi. Tetapi berbeda dengan pengadaan alat yang memang prosedurnya harus dikomunikasikan bersama.

“Kalau Bawaslu mereka hanya minta bantuan tenaga kesehatan. Nah itu sudah kita penuhi,” pungkas Ratuliu. (Marvel Pandaleke)