192.000 Penduduk Sulut Masih di Bawah Garis Kemiskinan, Bertambah 3.000 pada Maret 2020

oleh -
(Ilustrasi: Istimewa)

MANADO– Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara (Sulut), jumlah penduduk miskin di Sulut pada Maret 2020 naik 3,77 ribu orang, dari kondisi September 2019 yang sebesar 188,60 ribu orang menjadi 192,37 ribu orang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, Ateng Hartono mengatakan, bila dibandingkan kondisi September 2019, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik 0,27% poin menjadi 5,22%. Sebaliknya persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun 0,05% poin menjadi 10,25% “Selama periode September 2019 sampai Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 3,9 ribu orang, dari 64,90 ribu orang naik menjadi 68,80 ribu orang. Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,13 ribu orang, dari 123,70 ribu orang turun menjadi 123,57 ribu orang,” ucapnya.

Lanjut Ateng, selama periode Maret 2014 sampai Maret 2020, persentase penduduk miskin Sulut selalu berada di bawah angka kemiskinan nasional, yaitu berada di kisaran 7,51 – 8,98. Sedangkan untuk persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada September 2015 dan persentase terendah terjadi pada September 2019 yakni sebesar 7,51%.

Selama periode September 2019 sampai Maret 2020, garis kemiskinan naik 2,97%, dari Rp 379.923 per kapita per bulan di September 2019 menjadi Rp 391.197 per kapita per bulan pada Maret 2020. Sementara selama periode Maret 2019 sampai Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 5,36%, yaitu dari Rp 371.283 per kapita per bulan pada Maret 2019 menjadi Rp 391.197 per kapita per bulan pada Maret 2020.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tentunya hal ini juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam mengatasi masalah ini, apalagi di tengah pandemi ini.

Ekonom Sulut dari Universitas Sam Ratulangi Manado Magdalena Wullur menuturkan, kalau berbicara langkah kongkret pemerintah dalam mengatasi hal ini, itu sudah dilakukan. Namun ia juga menilai pemerintah masih belum maksimal dalam pendataan. “Yang kurang maksimal dari pemerintah adalah melihat ke validitas data apa benar hanya seperti itu bisa kurang bisa lebih, kemudian pemerintah jika sudah mendapatkan data yang tepat harus memilah perlakuan atau intervensi terhadap penduduk miskin ini di mana level keparahan kemiskinannya dan tentunya pemerintah baru bisa menentukan intervensi apa yang dilakukan,” ujarnya, Rabu (22/7/2020).

Karena, kata dia, penyebab kemiskinan bisa dari berbagai faktor sehingga penanganannya pun berbeda, langkah yang tidak tepat tentu akan memperparah kemiskinan. “Ditambah lagi jika kita lihat bahwa pandemi ini membuat kita tak bisa terhindar dari dari bertambahnya penduduk miskin, hal ini juga dihadapi oleh semua provinsi dan negara. Pemerintah saat ini perlu pemetaan kompetensi SDM di dinas terkait yang ditugaskan untuk penanganan ini dari hulu sampai dengan hilir karena bencana sosial yaitu kemiskinan dan menjalar ke bencana sosial lainnya seperti pengangguran dan kriminalitas,” ujarnya.

Ekonom Sulut dari Universitas Negeri Manado Robert Winerungan juga mengatakan, jumlah pendukduk miskin dan pengangguran di masa pandemi untuk semua daerah pasti bertambah.” Saat ini langkah konkret yang harus dilakukan pemerintah adalah meningkatkan jaring pengaman sosial serta usaha bisnis termasuk UMKM harus jalan dengan melakukan protokol kesehatan yang seharusnya,”ujarnya. (Clay Lalamentik)