Optimis Raih Opini WTP, Kepala Daerah se Sulut Serahkan LKPD Unaudited TA 2020 ke BPK RI

oleh -
Gubernur Olly Dondokambey didampingi Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Silangen menyerahkan LKPD Unaudited Pemprov Sulut TA 2020. (istimewa)

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey bersama bupati dan walikota se Sulut menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulut, Karyadi di Manado, Senin (8/3/2020).

Diketahui, penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly berharap pemprov dan pemda di 15 kabupaten dan kota dapat menyajikan LKPD dengan menjaga akurasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita harus optimis baik pemprov dan pemda di kabupaten/kota mendapatkan opini WTP dari BPK,” ungkapnya.

Disamping itu, orang nomor satu di Sulut ini juga mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan pemprov bersama seluruh pemda di Sulut.

“Sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” tuturnya.

Sekedar diketahui, BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi pemda juga menjadi lembaga konsultasi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Pun, sejak pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Steven Kandouw hingga kini, Pemprov Sulut sudah empat kali secara berturut-turut meraih Opini WTP dari BPK RI. (rivco tololiu)