Meski Sudah Kembalikan Kerugian Negara, Kajati Tegaskan Proses Hukum VAP Tetap Jalan

oleh -
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, A. Dita Prawitaningsih berbicara kepada wartawan saat konferensi pers terkait tersangka VAP, Rabu (17/3/2021). (Foto: Fernando Rumetor)

MANADO – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) telah menetapkan Vonnie Anneke Panambunan (VAP) sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan Proyek Pemecah Ombak di Pantai Desa Likupang II pada BPBD Minut Tahun Anggaran 2016.

Mantan Bupati Minut itu pun telah mengembalikan sekira Rp4,2 miliar kerugian keuangan negara dari total Rp6,7 miliar. Uang tersebut telah diserahkan kepada korps Adhyaksa Sulut yang kemudian dititipkan di rekening penampungan. Lantas, apakah hal itu akan membuat VAP bebas dari ancaman hukuman?

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, A. Dita Prawitaningsih menegaskan bahwa pengembalian uang tersebut tak lantas membuat proses penanganan perkara terhenti. Sebab, penanganan perkara masih terus berlanjut.

“Proses penanganan perkara tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perkaranya terus berlanjut,” kata Kajati Dita kepada wartawan saat konferensi pers di Kantor Kejati Sulut, Rabu (17/3/2021).

Terkait konsekuensi hukum selanjutnya yang akan diterima tersangka, Kajati Dita menyebut bahwa hal itu merupakan kewenangan dari hakim. “Keputusan nanti merupakan kewenangan hakim. Hakim yang berhak memutuskan,” tandasnya.

Adapun, saat ini diketahui bahwa tersangka VAP sedang sakit dan sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Sementara itu, uang pengembalian kerugian negara telah disetorkan ke rekening penampungan milik Kejati Sulut di BRi cabang Kota Manado. (Fernando Rumetor)