Peningkatan Aktivitas Masyarakat Dorong Tekanan Inflasi di Manado dan Kotamobagu

oleh -
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Arbonas Hutabarat saat berbicara di HLM TPID Sulut, belum lama ini. (FOTO: Fernando Rumetor)

MANADO – Pada Maret 2021 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencatat adanya inflasi yang terjadi yakni 0,17% jika dibandingkan dengan bulan Februari 2021.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulut menilai bahwa inflasi yang terjadi tak bisa dilepaskan dari adanya peningkatan aktivitas yang terjadi di tengah masyarakat Bumi Nyiur Melambai.

“Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara memandang bahwa kenaikan tekanan inflasi tidak terlepas dari peningkatan aktivitas masyarakat Sulut,” ujar Arbonas dalam keterangan tertulis, pekan lalu.

Disampaikannya, aktivitas ekonomi pada Maret 2021 terlebih pada sektor grosir dan farmasi hingga minggu keempat yakni 28 Maret 2021 tercatat sebesar 2,64% di atas tingkat aktivitas pra COVID-19 (baseline).

“Angka tersebut naik dibandingkan bulan sebelumnya yang masih 3,82% di bawah baseline. Hal ini sejalan dengan penurunan kasus aktif COVID-19 Sulut sepanjang Januari-Februari sehingga mendorong pemerintah mencabut kebijakan pembatasan jam operasional,” papar Arbonas.

Ke depan, aktivitas masyarakat diperkirakan semakin meningkat sejalan dengan penurunan kasus aktif COVID-19 di Sulut, percepatan vaksinasi penangangan pandemi yang semakin baik serta masuknya periode permintaan tinggi pada bulan Ramadhan.

“Kondisi tersebut diperkirakan memberikan tekanan inflasi baik di Manado maupun Kotamobagu pada bulan April dan Mei 2021. Ke depan, pengendalian inflasi masih akan dipengaruhi oleh dinamika aktivitas ekonomi masyarakat,” bebernya.

Berbagai upaya untuk menurunkan kurva kasus aktif COVID-19 di Sulut menjadi prasyarat untuk mendorong kembali kenaikan aktivitas ekonomi. Meski berisiko memberikan tekanan inflasi, peningkatan aktivitas diperlukan untuk menjaga permintaan dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.

“Oleh karena itu, diperlukan stabilitas harga dan pasokan terutama menjelang perayaan Idul Fitri. Adapun untuk tetap mengendalikan tekanan inflasi pada targetnya, Bank Indonesia memandang pentingnya sinergi seluruh Dinas dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menjaga ketersediaan pasokan komoditas strategis,” jelas Arbonas.

Ketersediaan pasokan dan manajemen stok pangan akan lebih efektif dan efisien bila dilakukan antar daerah dengan memanfaatkan sumber daya daerah yang berlebih. Koordinasi lintas TPID kabupaten/kota terutama dengan TPID di wilayah produsen pangan termasuk implementasi kesepakatan Kerjasama Antar Daerah (KAD),
.

“Ini penting diperkuat untuk mengantisipasi potensi permasalahan pasokan, distribusi maupun keterjangkauan harga secara dini. Selain itu, sejalan dengan peningkatan aktivitas sosial ekonomi dan masyarakat, pengendalian pandemi COVID-19 yang tetap menjaga realisasi konsumsi masih perlu menjadi perhatian,” harapnya.

Pemanfaatan platform penjualan online oleh petani dan/atau pedagang pasar, termasuk penggunaan QRIS dalam transaksi dapat menjadi solusi menjaga pergerakan perekonomian dan mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan di Sulut. (Fernando Rumetor)