RDP Alot, Potu Cs Kuliti PD Pasar Terkait Penertiban Pedagang di Belang

oleh -
Suasana Hearing Komisi II dan Direksi PD Pasar Kabupaten Mitra.(Foto:Marfel Pandaleke)

RATAHAN-Kisruh penertiban pedagang pasar di bangunan pasar tradisional Kecamatan Belang terus berlanjut. Komisi II DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) pada akhirnya harus memanggil jajaran direksi Perusahaan Daerah (PD) Pasar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) diruang kerja komisi II, 11/6/2021.

RDP ini berlangsung alot saat legislator asal Belang, Sukardi Mokoginta angkat bicara. Dirinya dengan tegas menyampaikan jika penertiban pedagang dengan tujuan untuk menggantikan dengan ritel modern adalah hal yang diskriminatif terhadap masyarakat pedagang.

“Jika kemudian menyangkut masalah kewajiban iuran yang belum dibayarkan pedagang, harusnya ada langkah-langkah persuasif. Jangan sampai masyarakat pedagang seolah diusir,” tegas Legislator yang akrab disapa Potu.

Dirinya menambahka jika bangunan pasar tradisional dibangun untuk masyarakat pedagang kecil. Dan bukan untuk usaha perorangan dengan modal besar seperti ritel modern.

“Saat ini para pedagang tidak tau lagi berjualan dimana. Mereka nantinya akan jadi penonton tatkala ritel besar hadir ditempat atau dibangunan yang awalnya dibuat untuk pedagang kecil,” semprot Potu.

Dikesempatan yang sama, Amor Kosoloy pun ikut mengecam aksi penertiban pedagang yang dilakukan. Dirinya menegaskan bahwa tidak pernah melarang kehadiran ritel diwilayah Kabupaten Mitra. Haya saja soal penempatan yang harusnya bukan dilokasi banguna pasar tradisional di Belang.

“Kita mengejar PAD lewat kehadiran ritel, tetapi kita tidak bisa mengorbankan pedagang kecil. Ada banyak tempat di wilayah kecamatan Belang yang bisa dibangun ritel,” timpal Kosoloi.

Menjawab hal tersebut, asisten II Sekretariat Daerah Mitra, Frits Mokorimban bersama jajaran direksi PD Pasar ikut secara bergantian menjawab pernyataan para legislator.

“Ini menyangkut investasi yang digalakan pemerintah pusat. Jadi banyak hal positif yang nantinya ditimbulkan dengan kehadiran ritel. Misalnya soal tenaga kerja,” ujar Mokorimban.

Sementara Erick Kalensang, salah satu jajaran Direksi PD Pasar mengungkapkan jika penertiban juga dilakukan karena kewajiban pembayaran yang belum dilakukan oleh para pedagang.

“Iya memang ada beberapa kios yang tunggakannya sudah lama.  Juga beberapa kios yang sudah tidak ditempati. Makanya dari hasil evaluasi dan rapat jajaran direksi, maka harus ada langkah yang dilakukan,” ujar Kalensang.

(marfel pandaleke)