BPS Sulut Canangkan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

oleh -
Kepala BPS Sulut, Asim Saputra menandatangani komitmen zona integritas. (Foto: Istimewa)

MANADO – Sebagai wujud komitmen Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara untuk menjadi instansi yang siap membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pada Rabu (16/6/2021) kemarin, BPS Sulut pun telah mengadakan pencanangan pembangunan Zona Integritas yang dibuka oleh Gubernur Sulut yang diwakilkan oleh Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Meiki M. Onibala.

Dihubungi terkait hal ini, Kepala BPS Sulut, Asim Saputra mengatakan bahwa dari enam pilar yang ada di WBK, pihaknya coba untuk memenuhi semua pilar tersebut. “Sesuai dengan standar yang diterapkan Kemenpan-RB,” ungkap Asim.

WBK sendiri adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

“Secara internal kami sudah mulai berbenah dari sisi pelayanan. Yang langsung berhubungan dengan instansi dan masyarakat juga, kami mencoba agar pelayanannya lebih ramah daripada bank. Itu sudah kami upayakan terus menerus,” sebut.

Lalu, dari sisi penataan ruangan, kata Asim, pihaknya sudah mulai menata agar para karyawan lebih produktif. “Tertib administrasi pun kami kawal. Saya bertekad bahwa kita harus betul-betul tertib untuk urusan administrasi ini,” tekannya.

Selanjutnya, bebernya, BPS Sulut pun terus berusaha untuk memperluas peran BPS agar manfaatnya semakin besar bagi masyarakat Bumi Nyiur Melambai. “Kami berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mendukung program-program pemerintah,” tuturnya.

“Disamping pembangunan statistik sektoral, kami juga terjun langsung ke desa untuk membina para aparat desa untuk bisa menyediakan data statistik yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa,” terang Asim.

Selain itu, terkait peningkatan pelayanan sendiri, selain menyediakan data statistik, pihak BPS Sulut juga mulai menyediakan konsultasi terkait data statistik. “Kami menyediakan ruang konsultasi untuk berdiskusi terkait penggunaan data. Bahkan saya akan turun langsung kalau ada waktu,” ungkapnya.

BPS Sulut juga memberikan pendampingan-pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulut yang melakukan kegiatan-kegiatan survei dalam pengumpulan data statistik sektoral.

“Kami memberikan rekomendasi statistik kepada mereka, agar kaidah statistik yang digunakan memenuhi kaidah statistik internasional. Seluruh layanan ini semuanya gratis, kami tidak memungut biaya apapun,” tegas Asim.
Dirinya pun berharap agar Sulut menjadi salah satu provinsi yang melangkah maju diantara provinsi-provinsi lain terkait perwujudan Satu Data Indonesia yang terus digenjot pelaksanaannya di Bumi Nyiur Melambai.

Hadir pula keempat saksi yang ikut menandatangani komitmen Zona Integritas, yakni Inspektur Daerah Sulut Meiki M. Onibala, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulut Meilany Fransisca Limpar, Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Setya Nugraha, dan Kepala Kejaksaaan Tinggi (Kajati) Sulut A. Dita Prawitaningsih.

Selanjutnya, beberapa saksi yang turut menandatangani juga berasal dari Bappeda Sulut, Polda Sulut, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Diskominfo Sulut, Kodam XIII Merdeka, Kantor Imigrasi Manado, Disnaker Sulut, BNNP Sulut, dan Discapil Sulut. (Fernando Rumetor)