Gubernur Olly Pimpin Sidang Dewan KEK, Beber Kondisi dan Kendala Regulasi di Pusat

oleh -
Gubernur Olly Dondokambey foto bersama usai memimpin Sidang Dewan KEK Provinsi Sulut. (istimewa)

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mempimpin Sidang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Provinsi Sulut di Ruang Jepara Cempaka, Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (8/7/2021).

Kegiatan yang diselenggarakan Bappeda Sulut tersebut mengundang sejumlah pihak untuk memaparkan startegi dan perkembangan KEK Pariwisata Likupang dan KEK Bitung.

Seperti perwakilan PT Membangun Sulut Hebat (MSH) yang memaparkan tentang strategi pengolahan lahan di KEK Bitung, dan 19 perusahan dalam area KEK Bitung yang bergerak dalam bidang usaha logistik, perikanan, perkebunan dan energi.

Selanjutnya Perwakilan PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD) memaparkan perkembangan Pulisan Bay, KEK Likupang yang mengacu pada konsep “Smart and Sustainable Tourism” mengangkat tentang alam dan kebudayaan Sulut.

Kesempatan itu, Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menyampaikan beberapa hal hasil evaluasi pembangunan KEK di Sulut.

Pertama, perlu meningkatkan kinerja manajemen badan usaha di KEK Bitung dalam rangka menghadirkan investasi.

Kedua, perlu meningkatkan manajemen operasional KEK Likupang sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

“Dewan Nasional merekomendasikan kepada Dewan Kawasan untuk ditingkatkan manajemen operasionalnya sehingga betul-betul rencana aksi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan target,” tandasnya.

Dalam arahannya, Gubernur Olly Dondokambey menyampaikan kondisi pembangunan KEK Likupang sudah hampir 70% selesai.

“Mudah-mudahan akhir tahun ini tuntas semua sehingga investor akan lebih gampang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membangun KEK yang ada di KEK Likupang,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan Pemprov Sulut dan Pemkab Minut saat ini sedang gencar mempromosikan KEK Likupang dengan mengadakan beberapa kegiatan.

Meski begitu, Olly mengakui dengan kondisi pandemi ini mengakibatkan banyak hal yang terhambat menyangkut pariwisata.

“Tapi kita tetap optimis menjalankan sesuai protokol kesehatan, sehingga masyarakat dan para investor tetap mengenal Minahasa Utara ada suatu kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata,” sambungnya.

Selanjutnya untuk KEK Bitung, Gubernur Olly mengungkapkan kendala yang dihadapi adalah menyangkut regulasi yang ada di pemerintah pusat.

“Akan lebih mempercepat kalau pak Ketua Dewan Nasional KEK dapat memberikan masukan kepada Menko Perekonomian sehingga regulasi-regulasi bisa lebih mempermudah pembangunannya,” bebernya.

Ia menjelaskan, KEK Bitung tersebut menyangkut perhubungan dan perijinan yang ada di KKP dan Kementerian Perdagangan.

“Tiga hal ini yang kami mohon supaya secepatnya, sehingga KEK Bitung ini bisa berjalan dengan baik. Karena para partner strategis sebentar lagi, walaupun dalam kondisi Covid-19, mereka sudah berkunjung ke Sulut, tinggal kita lakukan “beauty contest” sehingga kegiatan KEK Bitung ini bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Turut hadir secara virtual para pejabat vertikal di Provinsi Sulut yakni Kanwil Bea Cukai, Kanwil Kehakiman dan Imigrasi, Kanwil Pajak. Kemudian Direktur PT MSH, pimpinan MPRD dan para pejabat eselon II Pemprov Sulut. (rivco tololiu)