KPK Lelang Tas Balenciaga Milik Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi, Laku Rp15 Juta

oleh -
Terpidana mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. (FOTO: Istimewa)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III berhasil melelang tas mewah merek Balenciaga milik terpidana mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip. Tas tersebut laku dilelang Rp15 juta dari harga awal yang ditawarkan Rp14,8 juta.

Sementara satu set anting-anting emas putih bermata berlian yang juga milik Sri Wahyumi, belum laku dilelang. Satu set perhiasan milik Sri Wahyumi tersebut sebelumnya dilelang dengan harga limit Rp28.645.000 dan uang jaminan Rp8.000.000. Perhiasan itu rencananya akan dilelang kembali oleh KPK.

“Dari dua objek lelang, laku terjual yaitu satu tas wanita merk “Balenciaga” warna abu-abu beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna merah bertuliskan ELLE Paris dengan harga Rp15.000.000 dari harga penawaran awal Rp14.803.000. Untuk objek lelang lainnya yang belum terjual, akan kembali dilelang pada kesempatan berikutnya,” beber Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan singkatnya, Selasa (13/8/2021).

Selain itu, KPK bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan juga berhasil melelang satu unit mobil Suzuki Type GC415-APV DLX dengan harga Rp71 Juta. Mobil tersebut berkaitan dengan perkara yang menjerat mantan Bupati Labuhanbatu Utara, Kharruddin Syah Alias H Buyung. “Barang lelang berupa satu unit mobil Suzuki Type GC415-APV DLX atas nama Erni Ariyanti. Objek lelang tersebut terjual dengan harga Rp71.000.000 dari harga penawaran awal Rp58.325.000,” kata Ipi.

Hasil lelang barang rampasan milik para terpidana kasus korupsi tersebut nantinya akan diserahkan ke kas negara. Hal itu sebagai upaya dari KPK untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara. “Pelaksanaan lelang barang rampasan dari barang-barang milik para pelaku korupsi yang telah disita secara sah menurut hukum, merupakan salah satu bentuk pemenuhan aset recovery dari hasil tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sumber: Sindonews.com