MANADO – Saat ini Indonesia tengah memasuki tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, salah satu elemen masyarakat yang memiliki peranan penting untuk menyukseskannya ialah mahasiswa.

Terkait hal tersebut, Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (FPDR) Sulawesi Utara (Sulut) mengajak mahasiswa untuk memajukan daerah Nyiur Melambai melalui Kepemimpinan yang Pro Demokrasi dan Reformasi.

Menurut Sekretaris Jenderal FPDR Pusat, Rudy Kamri, mahasiswa sebagai agen perubahan serta memiliki kekuatan revolusi dan daya supersif yang harus selalu digaungkan dan diberdayakan.

“Untuk mengawasi kekuasaan, kekuasaan disini bukan hanya pemerintah, tapi juga legislatif juga yudikatif,” ujar Rudy Kamri disela-sela kegiatan Diskusi Publik yang digelar FPDR di Universitas Sam Ratulangi, Selasa (1/10/2024).

Dikatakannya, dalam dunia perlu ada penyeimbang, dan dalam sistem pemerintahan mahasiswalah sebagai penyeimbangnya. “Mahasiswa harus menjadi motor penyeimbang itu sendiri,” beber Kamri.

Kamri berpesan kepada mahasiswa, bahwa mahasiswa harus berani, berdaya, harus membuat suatu keputusan kuat dan berani bersuara jika melihat ketidakadilan.

“Serta menjadi sosial influencer untuk meyakinkan masyarakat di sekitarnya untuk memilih pemimpin di Sulut berdasarkan rekam jejak yang baik,” terangnya.

“Contohnya jangan memilih pemimpin yang pernah menjadi koruptor, pernah melakukan pelanggaran HAM, pernah melakukan pelecehan terhadap perempuan serta tindakan tercela yang lain,” jelas Kamri yang didampingi Ketua FPDR Sulut, Risat Sanger dan Pembina FPDR Sulut, Brigjen TNI Mar (Purn) Donar Philip Rompas.

Kemudian, kata Kamri, yang membedakan demokrasi di Indonesia dan di Luar Negeri terdapat pada nuansa etika dan moral yang sepatutnya dijaga oleh mahasiswa.

Pun disebutkannya, Pilkada 2024 esensinya adalah bukan memilih yang terbaik, melainkan mencegah orang buruk berkuasa.

“Itu yang kami harapkan kepada mahasiswa agar menjadi corong kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, sekira 100-an mahasiswa Unsrat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik terlibat dalam diskusi publik yang digelar tepat pada Hari Kesaktian Pancasila 2024. (Fernando Rumetor)